Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemerintah sudah menyetujui pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan pemindahan tersebut memiliki banyak pertimbangan.

"Pertama, Kalimantan lahannya luas. Kalau di Jawa mendapat lahan besar kan sudah tidak ada lagi. Tanahnya luas dan berada agak di tengah, kalau yang di tengah itu Mamuju," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (30/7).

Tetapi JK mengingatkan beberapa hal. Pertama soal potensi rawan kebakaran hutan. Kedua, di wilayah Kalimantan Timur banyak lubang bekas tambang. Ini harus diperhatikan agar tidak ada masalah di masa depan.

"Tapi harus hati-hati juga, kalau di Kalimantan lahan gambut banyak bisa terbakar, di Kalimantan Timur banyak bekas lubang tambang. Jadi semua harus dipilih dengan betul. Tapi ini memakan tempo panjang," jelas JK.

Ketua PMI ini mengakui, tidak mudah melakukan pemindahan ibu kota. Harus ada perencanaan matang. Dimulai dari proses memilih dan menentukan wilayah, hingga perencanaan pembangunan.

"iya masih tahap kajian," kata JK.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia.

"Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata di Jakarta.