Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau
Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
presiden jokowi
Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana mengatakan, seorang pimpinan harus siap dikritik dan menerima kritik.
Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau
Pernyataan itu disampaikan Cokorda saat membacakan amar putusan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
- Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
- Hasto Tak Berkutik Kena Skak Irma NasDem Kritik Tajam Sikap PDIP ke Jokowi
- Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
- Presiden Jokowi: Hamzah Haz Seorang Negarawan Telah Mengabdi untuk Bangsa dan Negara
- Sulitnya Evakuasi Jenazah Pria Bertato Bunga dari Dalam Toren, Butuh Waktu 3,5 Jam
- Begini Respons Khofifah soal Dilaporkan ke KPK Dugaan Kasus Korupsi Kemensos
"Menjadi seorang pejabat di dalam pemerintahan harus siap untuk mendapat kritik baik Personalitynya maupun kinerja," kata Cokorda.
Cokorda kemudian menyinggung presiden Joko Widodo dalam menyikapi kritikan. Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
"Bahkan hinaan baik berkenaan dengan kinerjanya, intelektualitasnya juga fisiknya namun beliau (Presiden Jokowi) tetap menjadi seorang yang rendah hati tidak pernah menghiraukan semua itu," ujar dia.
"Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi beliau," sambung Cokorda.
Dalam amarnya, Cakorda juga menegaskan, Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) sebaagi salah satu negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berfikir, berpendapat.
"Dan berekspresi sebagai hak dasar setiap manusia sebagaimana dimaksud pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945," tandas dia
