Ratusan pelajar dan orang tua menggelar aksi unjuk rasa di SMAN 1 Mempawah, Kalimantan Barat, Senin (3/2). Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian dalam proses pendaftaran peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNPB) 2025.
Kesalahan terjadi pada tahap pengisian data nilai rapor siswa melalui sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang menjadi bagian penting dalam seleksi SNPB.
Berdasarkan jadwal resmi, sekolah seharusnya sudah melakukan pengisian PDSS sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025. Namun, akibat kelalaian dalam entri data, sebanyak 113 pelajar kelas XII terbaik dari SMAN 1 Mempawah hampir dipastikan gagal mengikuti seleksi tersebut.
Kelalaian ini memicu kekecewaan besar di kalangan siswa dan orang tua, karena SNPB merupakan jalur prestisius untuk masuk perguruan tinggi negeri. Mereka meminta sekolah bertanggung jawab atas dampak dari kelalaian tersebut terhadap masa depan pendidikan para siswa.
Advertisement
Kirim Surat ke Kemendikdasmen
Menanggapi polemik ini, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengatakan, kesalahan ini bisa terjadi di banyak sekolah akibat human error. Namun, dia menyoroti pentingnya mitigasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar kejadian serupa bisa dicegah.
"Seharusnya ada antisipasi atau mitigasi yang dilakukan Kemendikbudristek. Jadi bisa ada peringatan awal secara sistem terhadap data yang belum lengkap, sehingga sekolah memiliki kesempatan untuk memperbaikinya sebelum sistem ditutup," ujar Harisson dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/2).
Sebagai langkah konkret, Harisson menyatakan, dirinya telah melayangkan surat kepada Menteri Pendidikan agar sistem PDSS dapat dibuka kembali. Dengan demikian, siswa SMAN 1 Mempawah masih memiliki peluang untuk mengikuti SNPB 2025.
Selain itu, Harisson juga telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar serta Kepala Sekolah SMAN 1 Mempawah untuk segera berangkat ke Kemendikdasmen guna membahas permasalahan ini secara langsung.