Gubernur Pramono Anung Tindak Tegas Pemalsuan Laporan JAKI oleh PPSU

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik pemalsuan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi JAKI. Insiden ini melibatkan oknum Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang menggunakan foto rekayasa kecerdasan buatan (AI) untuk memanipulasi bukti laporan. Kejadian ini tidak hanya terjadi di satu lokasi, melainkan teridentifikasi di Kalisari, Jakarta Timur, serta kasus serupa di Jakarta Selatan.

Sebagai respons, Pramono Anung segera mengambil langkah serius, termasuk rencana menggelar rapat besar atau “town hall meeting” dengan seluruh petugas PPSU di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk memberikan peringatan keras dan memastikan tidak ada lagi toleransi terhadap pelanggaran semacam ini. Pramono Anung menekankan bahwa setiap oknum yang terlibat akan diberhentikan tanpa pengecualian.

Tindakan tegas ini diambil untuk menjaga kepercayaan warga terhadap layanan publik, khususnya aplikasi JAKI, yang menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan. Meskipun kasus manipulasi ini mencuat, Pramono Anung memastikan bahwa partisipasi warga dalam melaporkan aduan melalui JAKI tetap stabil, menunjukkan bahwa kepercayaan publik masih terjaga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan segera menggelar rapat “town hall meeting” dengan seluruh petugas PPSU dan pihak terkait aplikasi JAKI. Rapat ini dijadwalkan berlangsung pekan depan di Balai Kota. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menyampaikan peringatan keras dan tegas kepada siapa pun yang terlibat dalam praktik pemalsuan laporan.

Pramono Anung, yang akrab disapa Pram, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan maaf kepada pelaku. Ia menyatakan bahwa setiap oknum yang terbukti melakukan pemalsuan laporan akan langsung diberhentikan dari jabatannya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk menjaga integritas dan kredibilitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat Jakarta. Penegasan ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi petugas lain agar tidak melakukan tindakan serupa.

Pramono Anung mengungkapkan bahwa insiden pemalsuan bukti tindak lanjut pengaduan masyarakat menggunakan foto kecerdasan buatan (AI) pada aplikasi JAKI di Kalisari, Jakarta Timur, bukanlah kejadian pertama. Ia menyebutkan bahwa praktik ini bahkan dilakukan oleh oknum yang sama.

Selain kasus di Kalisari, Pramono Anung juga menyoroti kejadian serupa di Jakarta Selatan yang melibatkan manipulasi laporan dengan metode “time lapse”. Menanggapi serangkaian pelanggaran ini, Gubernur Pramono Anung langsung mengambil tindakan tegas.

Beberapa pejabat yang dianggap lalai dalam pengawasan telah dicopot dari jabatannya, termasuk lurah dan kepala seksi (kasi) di wilayah terkait. Tindakan ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menanggapi setiap pelanggaran yang merusak citra layanan publik.

Meskipun terjadi kasus manipulasi laporan, Gubernur Pramono Anung memastikan bahwa insiden tersebut tidak menyebabkan penurunan laporan warga ke aplikasi JAKI. Ia menjelaskan bahwa dasbor aduan dipantau setiap hari, dan angka partisipasi warga tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi JAKI sebagai sarana pelaporan masih tinggi.

Kendati demikian, kasus manipulasi laporan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran berat yang sangat merusak kredibilitas layanan publik. Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada kompromi bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran serupa, baik di Jakarta Selatan, Kalisari, maupun di wilayah lainnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk menjaga “wajah Jakarta” dan memastikan bahwa kepercayaan warga adalah prioritas utama. Upaya penegakan disiplin dan sanksi tegas akan terus dilakukan untuk memastikan semua petugas menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab.

Sumber: AntaraNews