GMNI dukung langkah pemerintah nasionalisasi perusahaan asing

Merdeka.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mempertegas dukungannya kepada sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan masalah PT Freeport Indonesia di Papua. Ini perlu dilakukan agar perusahaan asal Amerika Serikat itu tidak semena-mena mengelola sumber daya alam milik Indonesia.

"Kita harus tegas terhadap asing yang semena-mena dan arogan di negara kita, negara harus menunjukkan kewibawaannya, GMNI mendukung penuh kebijakan pemerintah dan siap mengawal agar kekayaan alam kita dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945," kata Ketua Presidium GMNI, Chrisman Damanik dalam keterangannya, Jumat (24/2).

Chrisman mengungkapkan, lahirnya Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Itu juga dalam mengelola kekayaan alam terkandung dalam wilayah Indonesia harus dimanfaat sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintah Indonesia, kata Chrisman, telah mengusahakan terwujudnya keadilan sosial pada bidang mineral dan batubara dengan hadirnya Undang-undang Minerba Nomor 9 tahun 2009 dan terbaru hadirnya PP nomor 1 tahun 2017 sebagai dasar hukumnya. Berdaulat pada bidang politik, berdikari pada bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya yang tertuang pada Trisakti konsepsi Bung Karno merupakan hal mutlak harus diwujudkan bagi semua elemen bangsa.

Keberadaan PT Freeport Indonesia, kata dia, khususnya kepastian sumber daya (resource) dan cadangan (reserve) seluruh mineral terkandung telah memberikan kerugian sangat besar selama 50 tahun beroperasinya PT Freeport. Kondisi ini dianggap GMNI telah mencederai konsep Trisakti.

"Keberadaan tersebut makin bertambah buruk ketika PT Freeport Indonesia bersikap arogan dan semena-mena dengan tidak mau mengikuti aturan yang berlaku dan mengancam pemerintah di Indonesia," ujarnya.

Kondisi itu, lanjut Chrisman, dianggap merupakan pelecehan terhadap harga diri dan kedaulatan bangsa. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemerintah dalam masalah Freeport.

"Mari kita dukung pemerintah. Kita, GMNI juga mengajak seluruh organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan lain sebagainya untuk merapatkan barisan melawan penjajahan gaya baru di negara yang kita cintai ini, GMNI akan menggerakkan massa yang berlipat ganda untuk memberikan dukungannya, kita lawan upaya-upaya penjajahan atas bangsa kita," terangnya.

Ada sembilan sikap diambil GMNI dalam mendukung langkah pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam di Papua oleh PT Freeport Indonesia:

1. Mendukung penuh pemerintah atas sikap, kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia dan meminta agar pemerintah untuk tetap melaksanakan regulasi dan kebijakan sesuai dengan UU dan Peraturan yang telah dibuat.

2. Apabila PT Freeport Indonesia tidak tunduk dan patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini, maka meminta Presiden RI untuk menghentikan hubungan kerjasama apapun dengan PT Freeport Indonesia.

3. Meminta Presiden untuk melaksanakan Trisakti.

4. Meminta pemerintah untuk mengambil alih Seluruh Aset-aset yang dikuasai asing yang merugikan rakyat Indonesia.

5. Meminta pemerintah melaksanakan Reforma Agraria sejati.

6. Mengajak seluruh elemen Bangsa untuk bersama-sama mengawal penyalahgunaan Aset bangsa agar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

7. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional.

8. Meminta Presiden Untuk memastikan terciptanya suasana aman, nyaman, dan tentram di Papua.

9. Kembali Pada UUD 1945 asli dan mewujudkan cita-cita UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945. (mdk/ang)