Geledah Kantor PT Pupuk Indonesia Hingga Rumah Bowo Sidik, KPK Sita Dokumen Kerjasama

Senin, 1 April 2019 18:53 Reporter : Merdeka
Geledah Kantor PT Pupuk Indonesia Hingga Rumah Bowo Sidik, KPK Sita Dokumen Kerjasama Bowo Sidik Pangarso usai diperiksa terkait OTT. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat tempat terkait dugaan suap distribusi pupuk melalui kapal. Salah satu lokasi digeledah kediaman tersangka mantan anggota DPR Komisi VI dari fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Turut digeledah kantor PT Pupuk Indonesia di Gedung Pusri, kantor PT Humpuss Transportasi Kimia di Gedung Granadi, dan kompleks DPR, Ruang 1321," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/4).

Empat tempat itu digeledah pada Sabtu 30 Maret 2019. Dari sana, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait kasus yang kini sedang ditangani KPK.

"Proses penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen-dokumen terkait dengan kerjasama pengapalan produk Pupuk Indonesia," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya diduga memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait distribusi pupuk.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga tersangka yakni diduga sebagai penerima BSP anggota DPR 2014-2019 dan IND swasta. Diduga sebagai pemberi, ASW, Marketing manager PT Humpuss Transportasi Kimia," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di KPK, Jakarta.

Menurut dia, KPK menduga ada dugaan pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait kerja sama pengangkutan bidan pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT HTK.

Oleh karena itu, kepada Bowo Sidik dan IND, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, ASW disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini