Gaduh Pagar Laut Tangerang, Komisi IV DPR Prediksi Potensi Kerugian Negara Rp300 Triliun

Satu hal yang menjadi perhatian JK adalah kerja polisi maupun pemerintahan dalam mengungkap dalang pemagaran laut tersebut.

Jusuf Kalla tampak mengisyaratkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani temuan pagar laut.

Pemerintah membongkar pagar laut yang membentang di pesisir Kabupaten Tangerang.

Kasus pagar laut pertama kali terungkap di perairan Tangerang, Banten, dan kemudian ditemukan pula di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Trenggono menjelaskan, meskipun total denda belum dihitung secara rinci, pengenaan sanksi ini akan tetap diberlakukan.

Pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif

Menteri Trenggono tidak mau menyebut apakah orang tersebut berprofesi sebagai nelayan atau bukan.

Titiek Soeharto geram atas polemik pemagaran laut misterius di perairan Banteng Tangerang.

Titiek mendesak pemerintah terbuka terkait siapa saja pihak di balik pembangunan pagar tersebut.

DPR menuntut agar swasta melakukan pembongkaran pagar laut secara mandiri.

Anggota Komisi I DPR RI dariFraksi PDIP, TB Hasanuddin mempertanyakan pembongkaran pagar laut di wilayah pesisir Tangerang.

PSDKP juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pemagaran itu.

Selain Arsin, tiga orang lainnya juga dijatuhi vonis yang sama. Mereka adalah Ujang Karta, Septian, dan Chandra Eka Agung yang dinyatakan bersalah.

Kejagung menegaskan kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang tersangka Arsin bin Asip dkk harus menyertakan pasal tindak pidana korupsi.

Seluruh material bambu yang berhasil dibongkar dikumpulkan di lokasi khusus agar tidak menjadi sampah laut.

Siisa pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang belum dibongkar terlihat jelas melalui citra satelit.

Warga menilai Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menyudutkan masyarakat ketika menyampaikan keresahan yang dialami akibat pemagaran laut

Warga berharap aparat penegak hukum membuktikan asal muasal pembiayaan pemagaran laut di wilayah Kohod yang 209 SHGB-nya telah dibatalkan Kementerian ATR/BPN.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.