FOTO: Puluhan ODGJ di Bekasi Ikut Pencocokan Data Pemilih untuk Pilkada 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

Sebayak 31 tempat pemungutan suara (TPS) khusus disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta pada Pilikada serentak 2024.

Ini sebagai upaya memastikan para pemilih penyandang disabilitas juga dapat terdata dengan baik.

TPS khusus yang pertama berlokasi di Panti Bina Laras Harapan Sentosa 1, Cengkareng, Jakarta Barat.

Keikutsertaan ODGJ dalam pemilu sempat menimbulkan polemik.

Sebanyak 56 TPS yang tersebar di Lapas dan Rutan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wilayah Jakarta sudah disediakan untuk kelancaran Pemilu 2024.

Yeni Paida (29) tak menyangka akan dikunjungi oleh Kapolsek Batu Hampar Ipda Robiansyah.

RSKD Dadi Makassar merupakan rumah sakit khusus untuk penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kelompok penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak suara dalam Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memberikan kesempatan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau disabilitas mental sebagai pemilih pada Pemilu 202

Sepanjang hal itu tidak menabrak aturan dan undang-undang yang berlaku.

KPU mendata ODGJ yang berdasarkan rekomendasi dokter dapat menggunakan hak pilihnya.

Sopir ambulans nyasar saat antar jenazah pasien ODGJ karena penunjuk jalannya juga ODGJ.

Secara mengejutkan, ODGJ tersebut memiliki suara merdu dan fasih saat melantunkan ayat suci Alquran.

Seorang perempuan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berinisial EY (47) di Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu menjadi korban kekerasan polisi.

Berikut potret rumah Ipda Purnomo Penolong para ODGJ.

Fathur, pria ODGJ dirayu Purnomo agar mau dicukur rambutnya.

Imam adalah mantan pasien Purnomo yang sekarang sudah sehat.

KPU memastikan semua hal dibutuhkan sudah siap didistribusikan,

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.

Kasus ini merupakan penanganan laporan yang teregistrasi pada tanggal 4 Maret 2025, Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025.

Hal ini disampaikan usai menggelar rapat bersama dengan Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

KPU mentaksir, kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 24 daerah mencapai Rp392,3 miliar.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar anggaran pemungutan suara ulang (PSU) di 24 Pilkada yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.