FOTO: Penampakan Pagar Bambu dan Gundukan Tanah di Laut Bekasi, Ternyata Ini Pemiliknya!

Penyegelan spanduk bertuliskan 'Penghentian Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa PKKPRL' itu dilakukan di dua lokasi berbeda.

Selain membongkar sendiri pagar laut, pihak perusahaan diberikan sanksi administrasi terkait belum mengantongi izin dari pembangunan terseb

Dia menjelaskan, kejadian tersebut bermula pada 2021 saat program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mempermasalahkan pemilik pagar laut Bekasi yang akan membawa masalah ini ke DPR.

Mereka akan melaporkan tindakan KKP ini terhadap proyek pemerintah ke DPR.

Pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang menjadi polemik. Belum diketahui siapa yang membangunnya.

KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait.

Pagar laut di perairan utara Kabupaten Bekasi tepatnya di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan

KKP menegaskan tidak pernah memberikan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) terkait pagar laut di Bekasi.

PSDKP juga tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pemagaran itu.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.

Masyarakat pantura yang merasa tertekan, diintimidasi atau mengalami ketidakadilan dalam proses penjualan tanah, disarankan untuk menempuh jalur hukum.

Setelah status perkara naik ke penyidikan, Bareskrim Polri akan melengkapi sejumlah administrasi hingga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberi klarifikasi terkait pihaknya membatalkan pencabutan SHGB milik Sugianto Kusuma atau Aguan di area pagar laut Tangerang.

Sertifikat yang digadai itu diduga dipakai guna kepentingan ekonomi masing-masing terduga pelaku.

Abdul Rosyid datang didampingi penasihat hukumnya, Rahman Permana.

Namun, Bareskrim Polri belum bisa menyebutkan terlapor dalam kasus pagar laut di Bekasi itu.