Fakta Unik: Trump Tak Inginkan China Hadir, Beijing Tetap Dukung Deklarasi Kuala Lumpur untuk Damai Thailand-Kamboja

Kementerian Luar Negeri China menegaskan dukungan penuh terhadap Deklarasi Kuala Lumpur. Perjanjian damai ini bertujuan meredakan konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Dukungan ini disampaikan meskipun ada laporan Presiden AS Donald Trump enggan pejabat China hadir dalam acara tersebut.

Deklarasi Kuala Lumpur dijadwalkan akan ditandatangani pada 26 Oktober 2025 di sela-sela KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur. Presiden Trump sendiri disebut akan memfasilitasi penandatanganan kesepakatan penting ini. Namun, kehadiran China dalam proses tersebut menjadi sorotan utama.

Juru Bicara Kemlu China, Lin Jian, menyatakan bahwa Beijing mendukung upaya Kamboja dan Thailand. Mereka diharapkan menyelesaikan sengketa perbatasan melalui dialog dan konsultasi yang konstruktif. China juga mengapresiasi peran Malaysia sebagai ketua bergilir ASEAN dalam memediasi perdamaian.

Peran China di Balik Deklarasi Kuala Lumpur

Media AS melaporkan bahwa Presiden Trump secara eksplisit meminta agar pejabat dari China tidak menghadiri acara penandatanganan Deklarasi Kuala Lumpur. Permintaan ini muncul meskipun China dan Malaysia telah memainkan peran krusial dalam negosiasi gencatan senjata. Kehadiran China dianggap penting mengingat kontribusinya sejak awal.

Menanggapi situasi ini, Juru Bicara Kemlu China, Lin Jian, menegaskan komitmen negaranya. "China telah dan akan terus memainkan peran konstruktif untuk membangun kembali kepercayaan, memperkuat gencatan senjata, dan menyelesaikan sengketa antara Kamboja dan Thailand secara damai," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan tekad Beijing untuk tetap terlibat.

Sejak konflik perbatasan Thailand dan Kamboja dimulai, China secara konsisten mendorong perundingan damai. Beijing meyakini bahwa dialog setara dan konsultasi adalah kunci untuk mencapai solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Dukungan terhadap Deklarasi Kuala Lumpur adalah bukti nyata dari upaya diplomatik ini.

Latar Belakang Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja

Deklarasi Kuala Lumpur hadir sebagai solusi atas ketegangan di perbatasan sepanjang 800 km antara Thailand dan Kamboja. Konflik ini meningkat menjadi konfrontasi bersenjata pada 24 Juli 2025. Peristiwa tersebut menyebabkan baku tembak serius di wilayah perbatasan.

Eskalasi konflik mengakibatkan setidaknya 40 orang tewas dan sekitar 300.000 penduduk terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Kamboja menggunakan sistem peluncur roket ganda Grad, bahkan terhadap sasaran sipil di Thailand. Sementara itu, Thailand melancarkan serangan udara terhadap posisi militer Kamboja, menambah jumlah korban dari kedua belah pihak.

Ketegangan juga merambah ke ranah politik tingkat tinggi. Mantan PM Thailand Paetongtarn Shinawatra sempat menelepon Ketua Presidium Senat Kamboja Hun Sen secara informal. Pembicaraan ini, yang kemudian disebarluaskan oleh Hun Sen, memicu kontroversi di Thailand.

Paetongtarn, putri dari mantan PM Thaksin Shinawatra yang merupakan teman dekat Hun Sen, dianggap membela Hun Sen. Bahkan, ia dilaporkan membentak seorang jenderal militer Thailand, yang berujung pada pemakzulan dirinya oleh parlemen. Insiden ini menunjukkan betapa peliknya hubungan kedua negara sebelum Deklarasi Kuala Lumpur.

Jalan Menuju Gencatan Senjata dan Deklarasi Damai

Setelah serangkaian insiden dan ketegangan politik, upaya mediasi intensif mulai membuahkan hasil. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dialog. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepahaman antara kedua negara yang bertikai.

Pada 28 Juli 2025, Thailand dan Kamboja akhirnya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata segera. Pengumuman ini menyusul pertemuan antara Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan PM Kamboja Hun Manet. Pertemuan penting tersebut berlangsung di Kuala Lumpur.

Kesepakatan gencatan senjata ini menjadi fondasi penting bagi Deklarasi Kuala Lumpur yang akan datang. Perjanjian damai ini diharapkan dapat secara permanen mengakhiri sengketa perbatasan. Dengan demikian, stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat terjaga.

Sumber: AntaraNews