Fakta Menarik: Digitalisasi Birokrasi dan AI Jadi Kunci Modernisasi Tata Kelola Pemerintahan, Kata Menko PMK

Menko PMK Pratikno menegaskan **digitalisasi birokrasi** dan pemanfaatan AI bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan untuk efisiensi tata kelola. Bagaimana teknologi ini mengubah wajah pemerintahan?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno baru-baru ini menegaskan urgensi transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam tata kelola pemerintahan. Pernyataan penting ini disampaikan di Jakarta, menyoroti kebutuhan mendesak akan modernisasi birokrasi yang adaptif.

Menurut Pratikno, **digitalisasi birokrasi** bukan lagi sekadar opsi yang bisa dipertimbangkan, melainkan sebuah keharusan mutlak bagi setiap lembaga. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih efisien, efektif, dan produktif di era serba cepat ini, agar mampu menjawab tantangan zaman.

Beliau menekankan bahwa tantangan utama bukan pada keputusan untuk mengadopsi teknologi, melainkan pada kecepatan dan efektivitas implementasinya di lapangan. Hal ini secara fundamental memerlukan perubahan pola pikir di seluruh jajaran pimpinan dan staf birokrasi.

Transformasi Digital: Keniscayaan atau Pilihan?

Pratikno menegaskan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan bagi birokrasi modern agar dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan produktif. "Kita tidak bisa lagi menunda. Tantangannya bukan pada perlu atau tidaknya mengadopsi teknologi, melainkan bagaimana kita mengadopsinya dengan cepat, efektif, efisien, dan produktif," ujar Pratikno.

Sebagai analogi yang kuat, Pratikno menggambarkan peran kecerdasan artifisial (AI) layaknya pesawat terbang. Meskipun memiliki risiko yang harus diperhitungkan, AI menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencapai tujuan dengan jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan metode konvensional.

Oleh karena itu, kunci utama dalam pemanfaatan AI adalah bagaimana cara mengelola dan memitigasi risikonya secara cermat. "Itulah arti penting penggunaan KA yang bijak sekaligus cerdas," tambahnya, menekankan perlunya strategi yang matang dalam implementasi teknologi ini.

AI dalam Penanganan Isu Krusial Nasional

Menko PMK memberikan contoh konkret pemanfaatan AI dalam penanganan isu-isu krusial nasional seperti stunting dan tuberkulosis (Tb). Kedua isu ini melibatkan koordinasi lebih dari 20 kementerian dan lembaga yang berbeda, menuntut sinkronisasi kebijakan yang kompleks.

Dalam konteks ini, diperlukan sistem navigasi cerdas yang didukung oleh AI agar kebijakan lintas sektor dapat dijalankan secara presisi dan terarah. Sistem ini akan membantu menyinergikan berbagai upaya dari berbagai pihak yang terlibat.

"Kita butuh alat navigasi yang mampu menyinergikan lintas sektor, agar setiap isu seperti stunting atau Tb bisa ditangani dengan presisi dari perencanaan, anggaran, sampai intervensi lapangan," kata Pratikno, menyoroti pentingnya akurasi data dan intervensi yang tepat sasaran.

Perubahan Pola Pikir Pimpinan Birokrasi

Lebih lanjut, Pratikno menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital harus dimulai dari perubahan pola pikir yang mendasar di kalangan pimpinan birokrasi. Tanpa adanya kesadaran dan kemauan dari atas, implementasi teknologi akan sulit berjalan optimal.

Ia secara khusus mengajak seluruh pejabat untuk membuka diri terhadap pengetahuan baru dan terus belajar mengenai perkembangan teknologi. Hal ini penting agar mereka dapat memahami potensi dan tantangan dari **digitalisasi birokrasi**.

Selain itu, pimpinan birokrasi juga harus berani meninggalkan cara kerja lama yang sudah tidak relevan dan kurang efisien. Perubahan ini adalah langkah krusial untuk memastikan birokrasi dapat beradaptasi dan tetap relevan di era modern.

Sumber: AntaraNews