Fahri buka kemungkinan polisikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf

Jumat, 20 Juli 2018 18:42 Reporter : Ahda Bayhaqi
Fahri buka kemungkinan polisikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Fahri Hamzah. ©2018 Merdeka.com/Ronald

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuka peluang untuk melaporkan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri ke polisi. Hal itu terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, yang sudah naik ke penyidikan.

"Saya enggak mau melibatkan ketua majelis syuro sudah urusan lain saja, saya mau melaporkan satu orang dulu. Tetapi kalau ada perkembangan terserah apa boleh buat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).

Fahri meyakini kasus ini sudah ada tersangkanya. Sebab, dengan naiknya ke penyidikan berarti ada alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka. Namun, dia menolak melangkahi kepolisian untuk mengumumkan tersangka.

"SPDP sudah keluar artinya naik ke penyidikan sudah menemukan dua alat bukti yang cukup, dua alat bukti yang cukup jadi tersangka berarti sebetulnya tersangkanya sudah ada berarti begitu. Tetapi hak mengumumkan tersangka kan haknya Polda saya tak boleh mengumumkan itu," kata dia.

Polda Metro Jaya dalam kasus ini akan segera melakukan panggilan kepada Sohibul. Fahri yakin Sohibul bakal memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik.

"Dia harus jadi warga negara yang baik taat hukum. Kepada saya sudah sering dia tak taat hukum, kepada Polda silakan saja," kata dia.

Seperti diketahui, Fahri Hamzah melaporkan Sohibul Iman ke polisi, karena diduga Sohibul telah melakukan pencemaran nama baik. Sebab, Fahri disebut sebagai pembohong dan pembangkang di PKS.

Laporan Fahri itu telah diterima dan teregistrasi dengan nomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus per 8 Maret 2018. Terlapor Sohibul Iman diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 19/2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11/2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 311 KUHP dan 310 KUHP.

Dalam laporan itu, Fahri sempat mencabut laporannya sebelum memasuki bulan Ramadhan 1439H. Namun, dibatalkan setelah melewati bulan suci itu. Ia mengungkapkan alasan mengapa mencabut laporan karena di bulan Ramadhan tidak mau ada konflik. [eko]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini