Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan pembangunan gedung baru DPR lebih bermanfaat ketimbang pemerintah menjadi tuan rumah acara Annual Meetings International Monetary Fund (IMF) - World Bank (WB) Group 2018 (AM 2018) di Bali.

Menurut Fadli, gedung baru bisa memiliki manfaat jangka panjang dan menjadi aset negara. Pemerintah memutuskan Bali menjadi lokasi pertemuan IMF-World Bank yang akan digelar pada Oktober 2018 mendatang.

"Ya itu mau bikin seminar IMF Rp 1 triliun di Bali tahun depan. Yang mendingan bikin gedung lah DPR, ini milik negara. Milik perorangan, kalau seminar kan habis," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10).

Rencana DPR membangun gedung baru, kata Fadli, bukan wacana baru. Pengajuan pembangunan gedung baru DPR pertama muncul pada 2006. Rencana ini ditolak oleh dua era kepemimpinan, yakni Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 dan Joko Widodo pada 2015 lalu.

"Saya kira bukan ajuan baru ya dari pada waktu itu juga kalau tidak salah. Cuman saya enggak tahu besarannya seperti apa karena kan kalau anggota DPR kan bukan kuasa anggaran. Pelaksana nanti pasti ya Kesetjenan," ujarnya.

Fadli menuturkan, rencana pembangunan gedung baru pasti sudah melalui kajian bersama antara pemerintah dan DPR. Dia juga menyebut, gedung baru DPR tidak akan langsung dibangun karena membutuhkan perencanaan yang matang.

"Karena kan pasti memerlukan waktu jikapun nanti perlu dibangun karena waktu itu ada keputusan di paripurna untuk penataan kawasan legislatif," terangnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 601 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR. Rinciannya, untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Dana untuk pembangunan gedung masuk dalam pagu anggaran DPR di APBN 2018 yang totalnya mencapai Rp 5,7 triliun.

Ternyata, anggaran Rp 601 miliar itu hanya digunakan untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi. Fadli mengaku tidak mengetahui penggunaan anggaran tersebut karena menjadi wewenang BURT dan Kesetjenan DPR.