Efisiensi Anggaran, Badan Gizi Nasional Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Terganggu

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, anggaran BGN juga mengalami efisiensi anggaran. Namun, Dadan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terdampak efisiensi.

"Enggak ada. Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena," kata Dadan, usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2) malam.

Dadan mengatakan, anggaran BGN yang terdampak pemangkasan hanya pengadaan lahan. Anggaran terkait pengadaan lahan bisa dipangkas karena permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan sistem pinjam pakai.

"Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai," jelasnya.

Dadan menyebut, BGN mengalami efisiensi anggaran hanya sekitar 0,2845 persen. Sehingga hanya berkurang sekitar Rp200,2 miliar.

"Dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen, jadi berkurang 200 miliar 200 juta," terang Dadan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memberi sinyal adanya potensi kenaikan uang kuliah. Sebab, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) terkena efisiensi anggaran.

Mulanya, dia menjelaskan, pagu awal program BPOT sebesar Rp6,018 triliun. Namun terkena efisiensi sebesar Rp3 triliun. Pemotongan tersebut diperkirakan berdampak pada kenaikan uang kuliah.

"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” kata Satryo, saat Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Selain itu, bantuan terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) juga dipangkas 50 persen. Semula dianggarkan Rp365,3 miliar.

Begitu pula dengan Program Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) yang memiliki pagu awal Rp2,37 triliun juga ikut kena efisiensi sebesar 50 persen. Efisienai ini berpengaruh pada kenaikan PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).

Kemendiktisaintek sudah mencoba mengakali berbagai efisiensi ini supaya tidak terlalu berdampak pada publik.

"Ini kami mencoba untuk mengurangi potongan tersebut sehingga kami usulkan efisiensi yang dilakukan semula Rp1,185 triliun menjadi Rp711,081 miliar, 30 persen dari 50 persen yang semula. Kita ikuti potongan meski tidak sebesar yang mereka lakukan, kalau besar potongannya, PTNBH terpaksa naikkan sebagian uang mahasiswa," jelasnya.

Satryo berharap Komisi X DPR membantu kementeriannya supaya efisiensi hanya Rp6,78 triliun saja.

“Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” tutupnya.