Duduk Perkara Polemik Proyek Masjid Al-Jabbar hingga Ancaman Kubah Utama Dibongkar

Merdeka.com - Proyek masjid Al-Jabbar yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menyisakan polemik, setelah diresmikan akhir tahun lalu. Kali ini datang dari salah seorang pengusaha yang menyebut ada utang yang belum terlunasi. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun memberikan penjelasan.

Kasus ini muncul berawal saat pengusaha asal Kota Batam, Kepulauan Riau, bernama Simson Sitinjak mengatakan dirinya harus membayar uang kepada vendor yang belum dibayar oleh kontraktor.

Keterlibatannya dalam proyek tersebut berawal pada Februari tahun lalu, setelah diajak bergabung menggarap konstruksi kubah oleh salah satu perusahaan pelat merah.

Dia pun mengajukan nilai kontrak Rp30 miliar selama delapan bulan pengerjaan dengan melibatkan sekitar 240 orang pekerja, termasuk alat, material dan perlengkapan untuk menunjang penyelesaian pekerjaan.

Semua pekerjaan dimulai pada Maret 2022. Hanya saja, semua belum terbayarkan karena nilai kontrak belum keluar sampai saat ini dan dia hanya mendapat janji berupa termin pembayaran dari dinas.

Semua penagihan dikirimkan melalui dokumen resmi secara berkala seiring dengan berjalannya pengerjaan setiap bulannya. Penagihan itu semula kerap dibayar meski tak penuh. Hingga akhirnya saat penagihan ke delapan, kontraktor tidak menyelesaikan pembayaran.

Dia sendiri sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak manajemen kontraktor. Namun dia diminta untuk tetap menyelesaikan pengerjaan kubah utama, karena mengejar waktu penyerahan dari kontraktor ke dinas pemerintah pada 30 Desember, atau waktu di mana masjid tersebut diresmikan.

"Saya kembali merekrut sekitar 300 tenaga ahli dari luar Bandung, seperti Batam, Medan, Pekanbaru, dan Palembang serta warga setempat untuk mempercepat pengerjaan," ucap dia kepada wartawan belum lama ini.

Pengerjaan pun dikebut. Para pekerja memulai aktivitas dari pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB selama tujuh hari tanpa ada libur, termasuk saat hari raya atau hari kemerdekaan. Kubah pun selesai, namun sisa pembayaran Rp6 miliar belum dia terima. Padahal, Pemerintah Provinsi Jabar telah menyelesaikan pembayaran kepada kontraktor.

"Mereka bersikeras tidak mau menyelesaikan sisa tagihan karena bukan tanggung jawab mereka lagi. Saya sekarang merasa seperti dikorbankan," bebernya.

"Sisa tagihan kurang lebih Rp6 miliar, tapi utang saya di luar Rp5,3 miliar. Saya sekarang posisinya sedang akan dilaporkan ke pihak berwajib oleh 4 Subcon yang men-support saya dalam pengadaan material scaffolding kubah utama Masjid Al-Jabbar," ia melanjutkan.

Upaya yang sudah dilakukan adalah membuat somasi kepada kontraktor. Jika tidak ada niat baik, upaya berikutnya adalah menempuh jalur hukum sekaligus membongkar kubah masjid.

"Kalau tidak ada titik temu kami akan mengambil langkah hukum dan juga membongkar material seperti kawat las yang terpasang di kubah utama untuk dikembalikan," tegas dia.

Merespons persoalan ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan hak jawab melalui akun media sosialnya.

Melalui unggahannya, ia menuliskan bahwa Pemprov Jabar sudah melunasi semua kewajiban pembayaran kepada kontraktor, termasuk sudah diaudit secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Bahwa pihak kontraktor memiliki cara dan metoda berbisnis kepada mitra vendor, supplier, sub kon, itu sepenuhnya secara hukum menjadi ranah tanggung jawab kontraktor," tulis dia.

"Jika ada permasalahan di antara pihak mitra kontraktor, semoga segera diselesaikan dengan baik sesuai norma dan hukum yang berlaku. Hatur nuhun," pungkas Ridwan.