Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Puji Kinerja Kemendagri dan Minta Kawal Koordinasi Pencairan NPHD Pilkada

DPR Puji Kinerja Kemendagri dan Minta Kawal Koordinasi Pencairan NPHD Pilkada Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI dengan Kemendagri. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi II sebagai mitra kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pujian dan apresiasi atas kinerja Kemendagri selama satu tahun ke belakang. Hal itu disampaikan dalam kesimpulan Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Kinerja 2019 dan 2020 di Ruang Rapat Komisi II (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/07/2020).

"Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kemendagri Tahun 2019 dan mendorong Kemendagri untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang sehingga lebih produktif dan efektif dengan berpedoman kepada kinerja berbasis anggaran," kata Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa.

Di samping itu, berdasarkan hasil rapat, Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri untuk segera mengoordinasikan penuntasan pencairan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana sesuai dengan NPHD tahap II paling sedikit 60 persen sudah harus dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

Dengan turun tangannya langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian ke daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Mendagri optimistis permintaan DPR tersebut akan dapat dilaksanakan oleh 270 daerah peserta Pilkada, kecuali daerah yang memiliki ruang fiskal terbatas.

rapat kerja bersama komisi ii dpr ri dengan kemendagriRapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI dengan Kemendagri ©2020 Merdeka.com

"Nah ini tadi kesimpulan rapat kita untuk bulan Juli ini sampai akhir Juli ini minimal 60 persen, saya cukup optimis itu, kecuali ada beberapa yang saya sudah sampaikan tadi di Yahukimo dan Keerom itu dia perlu bertahap, karena ruang fiskal mereka agak terbatas menunggu DAU bulan berikutnya dari pusat maka 60 persen saya kira bisa, bisa dipenuhi tapi jangan 100 persen," bebernya.

Adapun Rapat tersebut juga menghasilkan kesimpulan, di antaranya:

Pertama, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kemendagri Tahun 2019 dan mendorong Kemendagri untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang sehingga lebih produktif dan efektif dengan berpedoman kepada kinerja berbasis anggaran.

Kedua, sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi, Komisi II DPR RI mendukung kebijakan Kemendagri dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis elektronik atau e-government di setiap tingkatan pemerintahan.

Ketiga, terkait dengan kasus dugaan penjualan Pulau Malamber di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Komisi II DPR RI meminta kepada Mendagri untuk segera berkoordinasi secara langsung dengan Kepolisian Negara RI, Komisi II DPR RI dan instansi terkait lainnya.

rapat kerja bersama komisi ii dpr ri dengan kemendagriRapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI dengan Kemendagri ©2020 Merdeka.com

Keempat, Komisi II DPR RI meminta kepada Kepala BNPP untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan di kawasan perbatasan antarnegara serta koordinasi yang optimal dengan berbagai instansi terkait untuk menangani dan mencegah permasalahan transnational crime, berupa perdagangan orang atau human trafficking, peredaran gelap Narkoba, IUU fishing, dll.

Kelima, dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota pada tanggal 9 Desember 2020 Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk menuntaskan dan memastikan pemenuhan KTP-el bagi pemilih di 270 provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020.

Keenam, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk segera mengoordinasikan penuntasan pencairan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di mana sesuai dengan NPHD tahap II paling sedikit 60 persen sudah harus dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya
Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja

Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja

Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Minta Pemda Maksimalkan Potensi Laut: Itu Modal Besar Menggerakkan Perekonomian

Kemendagri Minta Pemda Maksimalkan Potensi Laut: Itu Modal Besar Menggerakkan Perekonomian

Kemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.

Baca Selengkapnya
Rembuk Pemuda Dukung Prabowo-Gibran, Rumuskan Lima Komitmen Pemuda

Rembuk Pemuda Dukung Prabowo-Gibran, Rumuskan Lima Komitmen Pemuda

Rembuk Pemuda merupakan gerakan kepemudaan nasional yang diinisiasi Aidil Pananrang.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya