DPR Minta Prioritaskan Revitalisasi Sekolah 3T, Kesenjangan Pendidikan Mendesak Ditangani

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memprioritaskan revitalisasi sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Desakan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, 13 Februari 2026, sebagai respons terhadap penambahan target revitalisasi sekolah. Program ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pendidikan yang masih sangat terasa di daerah-daerah tersebut.

Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa sekolah-sekolah di wilayah 3T harus menjadi target utama dalam program revitalisasi yang kini menargetkan 71.700 sekolah. Sebelumnya, target revitalisasi hanya mencakup 11.700 sekolah, menunjukkan peningkatan signifikan dalam cakupan program. Penambahan target ini disambut positif, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang objektif.

Menurut Lalu, kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan di daerah 3T tidak boleh terus dibiarkan karena menyangkut hak dasar anak-anak Indonesia. Hak tersebut adalah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman, sesuai dengan standar nasional. Prioritas ini penting untuk memastikan keadilan akses pendidikan bagi seluruh generasi muda Indonesia.

Lalu Hadrian Irfani mendukung penuh penambahan target revitalisasi sekolah, namun ia menekankan bahwa prioritas utama harus diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah 3T. Di wilayah inilah kesenjangan pendidikan paling nyata terjadi, dengan kondisi sarana prasarana yang jauh dari standar kelayakan. Fokus pada daerah 3T akan memastikan bahwa bantuan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Kondisi infrastruktur pendidikan yang buruk di daerah 3T seringkali menghambat proses belajar mengajar dan menurunkan motivasi siswa. Bangunan sekolah yang tidak layak, seperti atap bocor atau lantai tanah, secara langsung mempengaruhi kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, revitalisasi sekolah 3T bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga tentang keadilan pendidikan bagi anak-anak bangsa.

Komisi X DPR RI akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan untuk memastikan program revitalisasi berjalan efektif. Pengawasan ketat diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak positif. Keterlibatan aktif DPR diharapkan mampu mendorong percepatan realisasi program ini.

Lalu Irfani memberikan contoh nyata kondisi memprihatinkan yang terjadi di SMPN 48 Sa Ate Gaikiu di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekolah tersebut memiliki bangunan berdinding kayu, atap jebol, serta berlantai tanah. Kondisi ini menjadi viral dan menarik perhatian publik, menunjukkan betapa jauhnya dari standar kelayakan sarana pendidikan.

Ia mempertanyakan bagaimana kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan jika ruang kelas tempat anak-anak belajar masih dalam kondisi demikian. "Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal keadilan pendidikan," tegas Lalu. Pernyataan ini menyoroti urgensi penanganan masalah infrastruktur pendidikan secara komprehensif di seluruh Indonesia.

Data dari Kemendikbudristek tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan skala permasalahan yang lebih luas. Dari sekitar 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia, sebanyak 60,3 persen di antaranya berada dalam kondisi rusak. Angka ini sangat mengkhawatirkan dan memerlukan tindakan cepat dari pemerintah pusat dan daerah.

Pada jenjang SMP, kondisi juga tidak jauh berbeda. Hanya 50,33 persen ruang kelas yang dalam kondisi baik, sementara sisanya rusak. Rinciannya adalah 24,73 persen rusak ringan, 17,96 persen rusak sedang, dan 6,97 persen rusak berat. Data ini memperkuat argumen bahwa revitalisasi sekolah 3T harus menjadi prioritas utama.

Lalu Hadrian Irfani juga meminta pemerintah pusat untuk bersinergi aktif dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pendataan dan eksekusi program revitalisasi. Sinergi ini krusial untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan program dapat segera direalisasikan di lapangan. Tanpa kerja sama yang baik, upaya revitalisasi akan terhambat.

Selain percepatan, pengawasan yang ketat juga menjadi kunci keberhasilan. Anggaran yang telah dialokasikan harus benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan. Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal proses ini agar tujuan peningkatan kualitas pembelajaran tercapai.

Program revitalisasi sekolah 3T adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, diharapkan anak-anak di daerah terpencil dapat memiliki kesempatan yang sama. Ini akan membantu mereka untuk meraih potensi terbaiknya dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Sumber: AntaraNews