Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung akan mengajukan banding setelah mendapat vonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya orang lain atau korporasi atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

"Yang mulia, 1 hari pun saya dihukum kami akan melawan yang mulia dan kami menolak yang mulia. Dan kami meminta kepada tim penasihat hukum kami, saat ini juga setelah selesai ini kami minta untuk segera mendaftarkan untuk kita melakukan banding," ujar Syafruddin, Senin (24/9).

Syafruddin, sebagai Kepala BPPN periode 2002-2004 menerbitkan surat keterangan lunas tehadap BDNI. Padahal, dalam prosesnya, Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham tidak pernah kooperatif mengklarifikasi perihal aset PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT Wahyuni Mandira (WM).

Dua perusahaan tambak itu dijadikan jaminan oleh Sjamsul sebagai pengurang jumlah kewajiban pemegang saham melunasi hutang, namun aset keduanya tidak lancar alias mengalami kredit macet. Dari penerbitan SKL tersebut, jaksa menilai negara telah dirugikan Rp 4.58 triliun.

"Menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 13 tahun pidana denda Rp 700 juta dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan," ucap Hakim Yanto saat membacakan vonis Syafruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/9).

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntutnya 15 tahun penjara denda Rp 1 miliar atau subsider 6 bulan.

Pertimbangan majelis hakim sama dengan pertimbangan jaksa penuntut umum yang menilai Syafruddin dan mantan Menteri Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti dianggap telah mengetahui kredit PT DCD dan PT WM bermasalah alias macet, namun tidak mempermasalahkan hal itu saat dimasukan ke dalam perjanjian Master of Settlement and Acquisition Ageement (MSAA). Dua perusahaan itu dijaminkan Sjamsul untuk melaksanakan kewajibannya membayar BLBI.

Atas perbuatannya, Syafruddin pun dituntut telah melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penerbitan SKL oleh Syafruddin dinilai jaksa sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Sebab, pada proses utang BDNI, pemegang saham mayoritasnya adalah Sjamsul Nursalim, telah terjadi misrepresentatif.

Dalam uraian fakta hukum, majelis hakim menyebut Sjamsul Nursalim tidak menyampaikan adanya kredit macet oleh PT Darmadja Citra Dipasena (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) saat melakukan pemaparan skema pembayaran utang BDNI di BPPN.

Saat itu, piutang BDNI kepada PT DCD dan PT WM sebesar Rp 4,8 triliun. Namun terjadi resturukturisasi sehingga utang perusahaan tersebut kepada BDNI menjadi Rp 3,4 triliun, dari jumlah itu kemudian diklasifikasikan menjadi dapat ditagih dan tidak dapat ditagih.

Sebesar Rp 1,4 triliun merupakan utang dapat ditagih sementara Rp 1,9 triliun merupakan utang tak dapat ditagih. Terhadap utang tak dapat ditagih, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) era Kwik Kian Gie memutuskan bahwa kewajiban itu ditanggung oleh pemilik saham, Sjamsul Nursalim.

Kwik kemudian meminta Syafruddin menangani penyelesaian utang Dipasena dengan mengeluarkan keputusan KKSK yang mengamini adanya restrukturisasi.

Syafruddin kemudian berangkat ke Lampung, petani tambak udang PT DCD dan PT WM, guna mempresentasikan tentang kewajiban utang yang harus dibayar ke negara melalui BPPN. Namun, dari presentasi itu dia menyinggung tentang penghapusbukuan sedangkan keputusan KKSK tidak menyinggung hapus buku hutang perusahaan tambak itu.