Dinilai Kampanyekan Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin Ditolak Mahasiswa UIN Sumut
Merdeka.com - Kehadiran Ali Mochtar Ngabalin di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Kamis (21/3), diwarnai demonstrasi. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa menentang kehadiran Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden itu.
Ngabalin hadir di kampus 1 UIN Sumut di Jalan Sutomo, Medan, untuk menjadi pembicara 'Dialog Publik Wawasan Kebangsaan Menuju Kedaulatan Maritim dan Daya Saing Bangsa dalam Era Revolusi Industri 4.0'.
Selain Ngabalin, panitia juga menghadirkan Sekretaris Jenderal Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti; Rektor UINSU, Prof KH Saidurrahman, dan Direktur Informasi, Komunikasi dan Maritim, Septriana Tangkary.
Suasana di Aula HM Arsyad Thalib Lubis mendadak riuh saat Ngabalin memaparkan materi dan menayangkan video dan foto Presiden Jokowi. Terdengar teriakan mahasiswa, sebagian mengangkat simbol 2 jari.
Sementara di luar gedung, puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan, berunjuk rasa. Pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UIN Sumatera Utara menentang kehadiran Ngabalin yang dinilai sarat politik.
"Kampus harus menjaga independensinya sebab Ali Mochtar Ngabalin adalah bagian dari tim kampanye nasional 01," kata Bobby Harahap, koordinator aksi.
Dia mengatakan, tim kampanye mana pun tidak boleh berpolitik di kampus. "Kampus tidak boleh dijadikan lahan politik praktis dan lahan-lahan kepentingan pribadi. Tim sukses akan kami usir," jelas Bobby.
Menurut pengunjuk rasa, kehadiran Ngabalin sarat muatan politik, meskipun acara dikemas dalam kegiatan dialog wawasan kebangsaan.
"Masa di acara wawasan kebangsaan yang diputar foto Jokowi, sehingga suasana di dalam itu jadi ricuh," sebut Bobby.
Ngabalin sempat keluar menemui pengunjuk rasa untuk mengklarifikasi kehadirannya. Namun, mahasiswa menolak.
"Usir, usir, usir," teriak mereka.
"Pulang kau, pulang kau," sambung yang lain.
Karena mahasiswa menolak, Ngabalin kembali masuk ke ruangan. Tak lama berselang, dia meninggalkan UIN Sumut.
Wakil Rektor 3 UIN Sumut Prof Amroeni mengatakan, tidak ada unsur politisasi kampus pada kegiatan itu. Dialog publik itu murni untuk memberikan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa UIN Sumut.
"Pada hari ini kita mengadakan kegiatan dari Kominfo terkait masalah menghadapi revolusi industri. Kemudian ada yang menganggap politisasi kampus, ini perlu diluruskan. Dalam kegiatan ini, pada hakitatnya, tidak ada istilahnya politisasi," ungkap Amroeni.
Mengenai adanya mahasiswa yang menganggap dan menafsirkan acara itu sebagai politisasi kampus, menurutnya hal itu sebagai kewajaran karena idealisme mahasiswa.
"Tapi, acara ini hakikatnya untuk kebangsaan dan bagaimana juga mahasiswa menghadapi revolusi 4.0," jelasnya.
Ditanya tentang sanksi terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa, Amroeni mengatakan, pihaknya hanya memberikan peringatan atau memberi pemahamannya.
"Supaya jelas pemahamannya," sebutnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor menyerahkan sertifikat ini kepada seorang mahasiswa lain yang memakai topeng wajah Jokowi.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menilai gerakan sejumlah kampus di Indonesia menginginkan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur merupakan pertanda perubahan akan terjadi.
Baca SelengkapnyaPernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terkait aksi ini memang tidak dihadiri Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama, namun aksi tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaSaat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca SelengkapnyaAliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menggelar demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Selasa (6/2). Mereka membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaDi acara nanti, Presiden Jokowi akan meresmikan Gedung Kampus Terpadu UNU Yogyakarta
Baca SelengkapnyaKubu AMIN hanya tersenyum saat MK menyebutkan bahwa tidak ada bukti adanya intervensi Presiden terkait penetapan capres-cawapres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, ketidaknetralan dalam Pemilu akan merusak demokrasi.
Baca Selengkapnya