Merdeka.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai perlu kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung ke Papua, untuk meredam emosi warga usai kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat kemarin.

"Perlu kehadiran Jokowi secara langsung ke Papua agar warga tidak semakin memanas. Presiden tidak hanya perintahkan anak buahnya, tetapi kehadiran secara fisik sangat penting," kata Koordinator Kontras Aceh Hendra Sahputra, Selasa (20/8).

Dalam catatan KontraS Aceh, kejadian yang dialami mahasiswa Papua bukan kali ini saja terjadi. Untuk itu, KontraS Aceh meminta Kapolri agar mengusut dan menindak para pelaku kekerasan tersebut.

Hendra Saputra menjelaskan, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tanggal 25 Juni 1999 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Kekerasan itu juga menciderai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3 serta melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Jika kekerasan ini tidak diusut, kami ragu diskriminalisasi terhadap mahasiswa Papua di Indonesia dan juga kekerasan di Papua akan menurun," terang Hendra Saputra.

Hendra juga meminta Jokowi untuk meminta klarifikasi dari Kapolri serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan Papua. Presiden sebagai pemimpin negara, harus menjamin keamanan setiap mahasiswa Papua yang berada di seluruh Indonesia.

"Orang-orang Papua selalu dipinggirkan selama menjadi warga negara Indonesia. Kalau pemerintah selalu mengedepankan pendekatan militeristik, orang-orang Papua semakin merasa tidak ada gunanya menjadi Indonesia," kata dia.