Didirikan Anwar Ibrahim, ABIM Tolak Rencana Damai Gaza Usulan Trump: Sebut Abaikan Hak Palestina

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), salah satu organisasi kepemudaan Islam paling berpengaruh di Malaysia, secara tegas menolak rencana perdamaian Gaza yang diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penolakan ini disampaikan karena rencana tersebut dinilai mengabaikan hak-hak fundamental rakyat Palestina.

Pernyataan sikap resmi ini diumumkan oleh Presiden ABIM, Ahmad Fahmi bin Mohd Samsudin, pada hari Rabu di Kuala Lumpur. ABIM menyatakan keprihatinan mendalam atas substansi rencana yang dianggap tidak adil bagi masa depan Palestina.

Organisasi yang didirikan pada tahun 1971 dan turut digagas oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini menilai, proposal perdamaian itu justru merendahkan martabat dan kedaulatan rakyat Palestina. Mereka menyerukan komunitas internasional untuk tidak mendukung agenda tersebut.

ABIM Soroti Poin Kontroversial dalam Rencana Damai Gaza

Presiden ABIM, Ahmad Fahmi bin Mohd Samsudin, secara khusus menyoroti beberapa poin krusial dalam dokumen rencana perdamaian Gaza yang berjumlah 20 poin tersebut. Fokus utama kritiknya tertuju pada poin 9 hingga 11 yang dianggap paling bermasalah.

Poin-poin tersebut mencakup pembentukan pemerintahan sementara Gaza di bawah kendali “Dewan Perdamaian” yang akan dipimpin oleh Donald Trump sendiri. Dewan ini juga melibatkan tokoh-tokoh Barat seperti mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dalam struktur kepemimpinannya.

Menurut Fahmi, langkah ini jelas mengingkari hak dasar rakyat Palestina untuk memerintah tanahnya sendiri secara mandiri. Penunjukan tokoh asing dengan rekam jejak kolonial dipandang merendahkan martabat rakyat Palestina dan seluruh dunia Muslim. ABIM menekankan pentingnya kedaulatan penuh bagi Palestina.

Rencana Damai Gaza: Penjajahan Korporat dan Pengabaian Kedaulatan

ABIM juga menggarisbawahi bahwa rencana damai Gaza ini memiliki kemiripan kuat dengan dokumen “Perdamaian untuk Kesejahteraan” yang pernah diusulkan pada tahun 2020. Dokumen sebelumnya tersebut juga telah ditolak mentah-mentah oleh rakyat Palestina karena substansinya.

Fahmi menjelaskan bahwa proposal ini terlalu menekankan pada megaproyek dan pembentukan zona ekonomi khusus yang dirancang oleh pemangku kepentingan Israel. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan eksploitasi sumber daya dan ekonomi Palestina demi kepentingan pihak lain.

“Jika 1948 menandai awal penjajahan politik, maka rencana 2025 ini merupakan bentuk baru penjajahan korporat yang merampas tanah, sumber daya, dan kedaulatan ekonomi rakyat Palestina,” ujar Fahmi. Pernyataan ini menegaskan pandangan ABIM tentang ancaman ekonomi yang terkandung dalam rencana tersebut.

Seruan ABIM untuk Solidaritas Internasional Tegas

Menanggapi situasi ini, ABIM menyerukan kepada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi stempel bagi agenda negara-negara adidaya yang tidak berpihak pada keadilan.

ABIM mendesak agar lembaga-lembaga ini meningkatkan tekanan politik, diplomatik, dan ekonomi yang signifikan terhadap Israel. Tekanan tersebut diperlukan untuk memastikan hak-hak rakyat Palestina dihormati dan kedaulatan mereka diakui secara penuh oleh komunitas global.

“Solidaritas sejati menuntut keberanian tanpa kompromi,” kata Fahmi. Ia menambahkan, “Dunia Muslim dan komunitas internasional harus berdiri sebagai benteng kebenaran, bukan kaki tangan kolonialisme baru.” Ini adalah panggilan untuk aksi nyata dan keberanian moral.

Sumber: AntaraNews