Di Partai Demokrat, KPK bicarakan pola rekrutmen kader yang ideal
Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyarankan partai politik soal pola rekrutmen kader yang ideal. Basaria mengatakan partai politik harus menerapkan sejumlah persyaratan bagi calon kader mereka di antaranya, latar belakang yang jelas dan berintegritas.
Namun, demi menyaring kader yang berintegritas, partai disarankan tidak menampung semua calon menjadi anggota. Setelah itu, kata Basaria, partai juga harus menyusun pola kaderisasi yang berkelanjutan.
"Yang paling utama dalam praktik sehari-hari tidak menampung semua jadi anggota," kata Basaria usai diskusi bertajuk 'Sistem Integritas Partai Politik' di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
Basaria juga menyampaikan poin lain yang dibahas saat berdiskusi bersama petinggi Partai Demokrat, yakni mengenai masalah etik partai politik. Setiap partai disarankan memiliki standar dan struktur khusus yang menangani masalah etik.
"Kemudian yang paling utama adalah masalah etik. Kode etik ini tidak akan sama di semua partai. Tapi paling tidak tidak standar itu harus ada kebersamaan yang harus dimiliki setiap partai. Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini," terangnya.
Topik berikutnya mengenai pendanaan partai. Hal ini menyusul disetujuinya usulan kenaikan dana bantuan partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah.
Dia mengakui, rekomendasi agar dana bantuan parpol berasal dari KPK. Awalnya KPK mengusulkan dana bantuan naik menjadi Rp 10 ribu namun pemerintah hanya menyetujui Rp 1.000.
"KPK inginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan walaupun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi tidak akan cukup, tapi paling tidak sudah ada upaya yang kita lakukan," tambahnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaJK Sindir Pihak yang Salah Kaprah Memahami Demokrasi
Dalam sambutan di acara diskusi 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi', salah satu yang disinggung JK mengenai demokrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Contoh Koalisi Partai Politik Sebagai Penentu Pembentukan Pemerintahan Kuat, Kenali Bedanya dengan Oposisi
Berikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin soal Ketua KPU Disanksi Langgar Etik Berat: Jangan Main-Main dengan Demokrasi dan Etika
Menanggapi sanksi Ketua KPU, Cak Imin meminta semua pihak jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting
Prabowo Subianto menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jabatan sangat penting dan strategis.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca Selengkapnya