Di acara PBB, Menteri Susi bakal kritisi masalah pencurian ikan

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akan hadir dalam acara PBB yang membahas tentang penangkapan ikan yang melanggar hukum atau illegal fishing pada Juni mendatang. Dalam forum internasional itu, Susi akan mengajak dunia internasional untuk menjadikan illegal fishing sebagai kejahatan lintas negara.
"Saya diajak Mr Peter Thompson dari United Nations (UN/PBB). Kita ingin illegal fishing menjadi transnational organized crime," ujar Menteri Susi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (6/5).
Susi menerangkan bahwa dalam pertemuan itu illegal fishing bisa dikategorikan sebagai tindakan unreported dan unregulated fishing. Nantinya, sambung Susi, jika masuk ke dalam kategori tersebut, bisa mempermudah penanganan illegal fishing.
-
Dimana KKP menyampaikan pentingnya konsumsi ikan yang bertanggung jawab? Menurutnya, peringatan itu tidak saja mempromosikan pentingnya mengkonsumsi ikan yang memberikan segala kebaikannya untuk kesehatan kita, namun juga bagaimana memilih produk perikanan yang bertangung jawab, seperti: dimana ikan itu ditangkap, apa alat tangkapnya, dan bagaimana cara menangkapnya.
-
Mengapa pertemuan Susi dan Prabowo jadi sorotan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Siapa yang bertemu dengan Susi Pudjiastuti? Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Di mana pertemuan Susi dan Prabowo? Keduanya bertemu dalam kegiatan beach clean up dan pelepasan tukik di Pangandaran.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam menggaungkan perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
"Hampir semua (illegal fishing) transnasional. Banyak dari negara berbeda," ungkap Susi.
Susi menegaskan bahwa illegal fishinh tak hanya melulu tentang pencurian ikan. Sebab dalam illegal fishing juga ada kasus perbudakan, kerusakan lingkungan serta penyelundupan barang terlarang.
"Jika sudah disepakati bersama nanti tinggal eksekusi. Biar interpol yang mengeksekusi pelaku illegal fishing," tegas Susi.
Susi menambahkan bahwa saat ini ada beberapa negara yang memunyai kesamaan pemahaman dan visi pemberantasan illegal fishing dengan Indonesia. Di antaranya adalah Norwegia, Papua Nugini, Timor-Timur, dan sejumlah negara di benua Eropa lainnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Susi terlihat bersemangat mengikuti Pawai Bebas Plastik. Ia juga membentangkan poster-poster menggegerkan.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pertemuan pertama kali dengan Susi Pudjiastuti
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca Selengkapnya
Pung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya
Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca Selengkapnya
Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Baca Selengkapnya
Budi Gunadi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar konferensi pers terkait hasil penindakan dan pemberantasan penyelundupan pada Kamis kemarin.
Baca Selengkapnya
Ganjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca Selengkapnya
Ada sejumlah program yang dititipkan Trenggono untuk bisa dilanjutkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca Selengkapnya
Illegal fishing menyebabkan Indonesia dan Vietnam menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar.
Baca Selengkapnya