Pencurian Ikan

Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.

Ganjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti

KKP terus berupaya meminimalisir praktik penangkapan ilegal, atau ilegal fishing. Isu terkait ilegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing tersebut juga akan jadi pembahasan utama dalam pertemuan ke-4 kesepakatan negara pelabuhan, atau port state measures agreement (PSMA) di Bali, 8-12 Mei 2023.

Untuk modus para terduga pelaku dalam melakukan aksinya itu yakni dengan menggunakan sarana KIA KHF 1790 yang berbendera Malaysia dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang (Pukat Trawl).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun dua kapal pengawas perikanan berukuran 50 meter yang akan memperkuat armada pemberantasan pencurian ikan di laut Indonesia. Kapal tersebut dilengkapi dengan peralatan dan permesinan yang canggih, dengan menggunakan teknologi anti-illegal fishing.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap 21 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing dalam gelar operasi pengawasan yang dilaksanakan selama 7-21 Maret 2022 di enam Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Dia menjelaskan, penangkapan nelayan India itu bermula dari informasi nelayan yang menyatakan bahwa terlihat satu kapal nelayan berbendera asing. Kemudian personel Polairud bergerak ke titik lokasi dimaksud. Setiba di sana, ditemukan satu kapal yang diisi 8 orang ABK.

Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya akan mengawasi laut di seluruh Indonesia dengan menggunakan satelit untuk mengantisipasi illegal fishing. Pemantauan satelit dibagi enam zona di seluruh Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat terobosan penangkapan terukur untuk 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), serta pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas berorientasi ekspor, khususnya udang. Pelaku usaha perikanan domestik diharapkan menangkap peluang yang ada.

Saat ini, ketiga kapal ikan asing Vietnam tersebut telah berada di Dermaga TNI AL Sabang Mawang Lanal Ranai guna proses lebih lanjut.

Saat melaksanakan patroli, pada pukul 06.15 WIB, KN Pulau Dana-323 mendeteksi kontak radar 2 KIA sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan perbatasan Indonesia-Malaysia pada posisi 04°.14'.30" U-105°.02'.13" T.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan ketegasannya dalam menindak pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta berbagai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memutuskan untuk menyerahkan kapal pencuri ikan (ilegal fishing) hasil sitaan kepada nelayan maupun kelompok koperasi nelayan ketimbang harus ditenggelamkan. Kebijakan ini bertolak belakang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan era sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Laksda TNI Adin Nur Awaludin menjabarkan, 114 kapal di antaranya berasal dari Indonesia. Kemudian, 52 sisanya merupakan kapal ikan asing.

KKP kembali menangkap satu kapal asing asal Malaysia yang melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka dan mengamankan enam kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan di WPPNRI 712 Laut Jawa dan di WPPNRI 573 Teluk Kupang.

Ditpolairud Polda Kalimantan Timur (Kaltim) membekuk warga Bali berinisial AS (40), lantaran menangkap ikan hias di perairan laut Manimbora, Berau menggunakan bahan kimia potassium.

Bahkan keberadaan KIA Vietnam itu diabadikan dalam bentuk foto dan video melalui telepon seluler milik nelayan.

Polisi masih menahan Kakek Kasminto alias Mbah Minto (74) di Polres Demak. Ia ditahan karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Marjani (38), seorang tersangka pencuri ikan.

Seorang kakek di Demak, Kasminto (74), ditahan karena disangka melakukan penganiayaan terhadap pemuda yang diduga mencuri ikan di kolam. Saat ini kasusnya sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.

"Kalau ada 47 yang melanggar wilayah dalam negeri itu terlalu sedikit, bisa jadi 1.000, 2.000 yang melanggar, 47 itu yang ketangkap," kata Menteri Trenggono