Dari Kelompok Rentan Menjadi Penggerak, Kisah Penyandang Disabilitas Rancang Sistem Siaga Bencana di NTB

Perjalanan itu bermula pada Maret 2024 ketika Program SIAP SIAGA memfasilitasi pertemuan berbagai organisasi penyandang disabilitas.

Winda Nelfira
Oleh Winda Nelfira - Reporter
Dari Kelompok Rentan Menjadi Penggerak, Kisah Penyandang Disabilitas Rancang Sistem Siaga Bencana di NTB
Dari Kelompok Rentan Menjadi Penggerak, Kisah Penyandang Disabilitas Rancang Sistem Siaga Bencana di NTB (Merdeka.com)

Penyandang disabilitas selama ini kerap dianggap sebagai kelompok yang paling rentan saat bencana terjadi. Namun di Nusa Tenggara Barat (NTB), pandangan tersebut mulai berubah seiring meningkatnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai upaya pengurangan risiko bencana, mulai dari edukasi, kesiapsiagaan, hingga pendampingan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Mereka terlibat langsung merancang sistem kesiapsiagaan bencana yang inklusif melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB yang dibentuk melalui dukungan SIAP SIAGA, program kemitraan antara Australia-Indonesia dalam manajemen resiko bencana.

Melalui unit tersebut, penyandang disabilitas di NTB kini tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan kebencanaan, tetapi juga ikut andil memetakan kelompok rentan, menyusun basis data, hingga memberikan masukan dalam perencanaan penanggulangan bencana.

Program SIAP SIAGA

Menurut Koordinator Bidang Data dan Informasi ULD BPBD Provinsi NTB, Lalu Ahmad Fatoni atau yang akrab disapa Bajang Toni, perjalanan itu bermula pada Maret 2024 ketika Program SIAP SIAGA memfasilitasi pertemuan berbagai organisasi penyandang disabilitas, organisasi pemerhati disabilitas, BPBD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

“Kami bertemu untuk bersepakat, kami awalnya membentuk namanya Pokja Gedsi (Kelompok Kerja Gender Equality and Social Inclusion),” kata Fatoni di Kantor Pusdalops BPBD NTB, Selasa (9/6/2026).

Pokja Gedsi kemudian berkembang menjadi ULD BPBD Provinsi NTB. Tak lama berselang, unit itu resmi diluncurkan pada 3 Desember 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.

Fatoni yang juga penyandang disabilitas fisik ini bilang, bahwa pada awalnya isu kebencanaan merupakan hal asing bagi banyak organisasi penyandang disabilitas di NTB. Mereka bahkan belum memahami berbagai istilah yang lazim digunakan dalam dunia kebencanaan.

“Setelah akhirnya kami dikuatkan kapasitas kami tentang istilah-istilah dalam kebencanaan, akhirnya kami cukup secara kapasitas untuk menjadi mitra atau menjadi bagian dari penanggulangan bencana inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Proses Pemetaan Data

ULD BPBD NTB terlibat dalam proses pemetaan data terpilah penyandang disabilitas yang kini menjadi fondasi penting dalam penanggulangan bencana inklusif di NTB.

Sejauh ini, pemetaan data penyandang disabilitas baru dilakukan di tiga wilayah strategis, yakni Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Utara, dengan memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data yang diperoleh tidak hanya memuat jumlah penyandang disabilitas, tetapi juga tingkat kerentanan, keberadaan pengasuh, hingga titik koordinat lokasi mereka. Fatoni berujar, informasi tersebut penting untuk memastikan kelompok yang paling rentan mendapatkan perlindungan saat bencana terjadi.

“Kami menganggap bahwa disabilitas berat dan sedang itu adalah kategori yang paling rentan untuk menjadi korban bencana. Kalau disabilitas ringan mungkin masih bisa melakukan evakuasi secara mandiri,” ucap Fatoni.

“Tetapi kalau disabilitas berat, tentunya dan sedang, tentunya akan membutuhkan bantuan orang lain maupun membutuhkan bantuan secara umum adalah lingkungan terdekatnya,” sambungnya.

Data yang telah dipetakan kemudian dipadukan dengan informasi ancaman bencana seperti gempa bumi, banjir, maupun risiko lainnya yang ada di setiap wilayah.

Data juga diintegrasikan ke dalam fitur disabilitas yang tersedia pada kanal resmi Pemerintah Provinsi NTB, baik melalui aplikasi Siaga NTB maupun laman resmi yang digunakan untuk mendukung sistem informasi kebencanaan.

Dengan begitu, pemerintah NTB dapat mengetahui lokasi kelompok rentan sekaligus potensi ancaman yang mereka hadapi jika bencana terjadi.

“Kami bisa memetakan sampai di titik koordinat di mana penyandang disabilitas itu berada. Sehingga langkah-langkah yang akan kita ambil dari proses pra, saat, dan situasi pasca bencana itu tentunya akan kita lakukan secara komprehensif,” kata Fatoni.

Rekomendasi