Dana Pilkada Ulang di Palopo Rp15 Miliar, Sumber dari Efisiensi Anggaran dan Biaya Tak Terduga

Penjabat Wali Kota Palopo Firmanza memastikan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo sudah disiapkan sebesar Rp15 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"InsyaAllah siap. Kita sudah komunikasi sama KPU dan Bawaslu. Sudah ada estimasi anggaran dan insyaAllah bapak gubernur juga sudah perintahkan untuk kita siapkan," kata Firmanza kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di kantor Gubernur Sulsel, Kamis (6/3).

Firmanza mengungkapkan anggaran Rp15 miliar untuk menggelar PSU Pilkada Palopo bersumber dari efisiensi anggaran dan Biaya Tidak Terduga (BTT).

"Kita ada dua sumber mata anggaran efisiensi dan BTT. Itu mungkin kita rencanakan di situ," kata Firmanza.

Firmanza berharap pelaksanaan PSU Pilkada Palopo nantinya bisa berjalan dengan aman dan damai. Dia juga mengimbau kepada masing-masing pendukung pasangan calon untuk menjaga kedamaian.

"Kami ini kan hanya supporting saja dan menyediakan dana kepada penyelengara Pilkada. Saya kira pelaksanaannya bisa berjalan dengan aman, damai, karena ini kan perintah undang-undang," ucap dia.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Hazbullah mengatakan tidak ada masalah terkait anggaran untuk pelaksanaan PSU Pilkada Palopo. Hazbullah menegaskan PSU Pilkada Palopo merupakan perintah konstitusi.

"Minggu depan, hari Senin atau hari Selasa kami sudah tindaklanjuti adendum NPHD-nya. Pada prinsipnya dari sisi kebutuhan angka yang kita sebutkan tidak ada masalah dari Pak Pj Wali Kota Palopo," tutur Hazbullah.

Hazbullah mengungkapkan KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp11,5 miliar untuk menggelar PSU Pilkada Palopo. Meski demikian, Hazbullah menyebut masih ada dana sisa pelaksanaan Pilkada Palopo sebelumnya sebesar Rp2,4 miliar.

"Sama yang disampaikan di Komisi II, Rp11,5 M itu. Tapi Masih ada sisa anggaran dari anggaran sebelumnya masih ada Rp2,4 M, makanya dikurang itu sebenarnya tinggal Rp9,1 miliar sekian," ujar Hazbullah.

Hazbullah juga menjelaskan surat dari KPU RI terkait tahapan PSU sudah turun. Apalagi, KPU RI juga sudah menggelar rapat koordinasi untuk pelaksanaan PSU berdasarkan aman putusan Mahkamah Konstitusi.

"Kami lembaga hirarki, apa yang disampaikan oleh pimpinan itu kebijakan. Dan itu disampaikan dalam rapat koordinasi, terkait dengan tahapan itu sudah disampaikan kepada kami," tandas dia.