Bupati Lampung Tengah dituntut 4,6 tahun penjara & hak politik dicabut

Rabu, 11 Juli 2018 23:04 Reporter : Hari Ariyanti
Sidang tuntutan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. ©2018 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang menjadi terdakwa dalam kasus suap kepada pimpinan DPRD Lampung Tengah dituntut hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Selain itu Mustafa juga dituntut agar hak politiknya dicabut selama empat tahun.

Jaksa KPK membacakan tuntutan untuk terdakwa Mustafa dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (11/7) malam.

"Meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan," jelas JPU KPK, Ali Fikri.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa H Mustafa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun sejak terdakwa H Mustafa selesai menjalani pidana," lanjutnya.

Selain itu, Mustafa dituntut membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Ali Fikri mengatakan, Mustafa terbukti korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dimana dalam hal ini ia didakwa terbukti memberi suap sebesar Rp 9,6 miliar kepada pimpinan DPRD Lampung Tengah.

Mustafa memberikan suap agar pimpinan DPRD menyetujui rencana pinjaman Pemkab Lampung Tengah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar. Syarat pinjaman salah satunya harus ada surat persetujuan dari pimpinan DPRD. Termasuk surat pernyataan persetujuan pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah pusat jika terjadi gagal bayar.

Dalam kasus ini, KPK juga telah mendakwa Wakil Ketua DPRD Natalis Sinaga menerima suap Rp 9,6 miliar dan Anggota DPRD Lampung Tengah, Rusliyanto menerima Rp 1 miliar. Mustafa disebut melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani memberi kesempatan kepada Mustafa untuk menyampaikan pledoi pada sidang selanjutnya. Sidang dengan agenda pembacaan pledoi dijadwalkan pada 16 Juli mendatang.

"Terhadap tuntutan tersebut diberi kesempatan pada saudara terdakwa untuk mengajukan pembelaan dan untuk itu kita sepakati waktunya pembelaan atau pledoi diberi kesempatan pada tanggal 16 atau hari Senin depan," tutupnya. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini