Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang berlangsung pada Senin sore (8/9). Setelah pengumuman tersebut, suasana di Kantor Kementerian Koperasi (Kantor Kemenkop) yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, terlihat sepi. Hal ini disebabkan karena jam kerja pegawai di kantor tersebut telah berakhir sejak pukul 16.00 WIB.
Meskipun demikian, beberapa pegawai internal Kemenkop masih tetap berada di lokasi. Mereka bersiaga meskipun belum ada informasi pasti mengenai kedatangan Ferry Juliantono setelah diambil sumpahnya di Istana Negara. Selain itu, belum ada kabar lebih lanjut mengenai proses serah terima jabatan (sertijab) Menteri Koperasi yang juga masih belum jelas.
Namun, seorang penjaga keamanan di Gedung Kemenkop meyakini bahwa Ferry Juliantono kemungkinan akan mampir ke kantor tersebut hari ini, mengingat masih ada beberapa tamu yang menantinya. "Ini masih ada beberapa mobil yang nungguin," ungkapnya kepada Liputan6.com di Kantor Kemenkop, Senin (8/9/2025), sambil menunjukkan beberapa kendaraan roda empat yang terparkir di halaman depan gedung.
Sebelumnya, Ferry Juliantono menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi, mendampingi Budi Arie Setiadi yang kini telah digantikannya.
Advertisement
Ferry Juliantono adalah seorang politisi dari Partai Gerindra yang lahir di Jakarta pada 27 Juli 1967. Menurut berbagai sumber, pada tahun 1993, ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjajaran Bandung (Unpad).
Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2006, dengan fokus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dalam Jurusan Studi Hubungan Internasional dengan kekhususan Ekonomi Politik Internasional. Selain berperan sebagai politisi di Gerindra, Ferry Juliantono dikenal luas sebagai seorang aktivis yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui berbagai aksi demonstrasi.
Advertisement
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh seorang aktivis adalah risiko di penjara, seperti yang dialaminya pada tahun 2008 ketika ia menjadi tahanan politik (Tapol). Hal ini terjadi karena ia memimpin aksi demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada masa pemerintahan SBY. Selain itu, Ferry aktif terlibat dalam berbagai organisasi yang mewakili petani, nelayan, buruh, dan agraria.
Sejak tahun 2005 hingga saat ini, ia telah dipercaya untuk memimpin sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Dewan Tani Indonesia. Di samping itu, Ferry juga masih menjabat sebagai wakil direktur pelaksana Induk Koperasi Tani Nelayan (Inkoptan) hingga kini.
Lebih jauh lagi, Ferry juga memiliki peran penting sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Baru-baru ini, ia mendapatkan penunjukan resmi dari Prabowo untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi dalam Kabinet Merah Putih.
Dengan berbagai posisi yang diemban, Ferry menunjukkan dedikasinya dalam memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Ia terus berupaya untuk memperkuat posisi organisasi yang dipimpinnya demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Advertisement
Pada hari yang bersejarah, Presiden Prabowo secara resmi melantik beberapa individu sebagai menteri dalam kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Di antara yang dilantik, terdapat Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ferry Juliantono yang diangkat sebagai Menteri Koperasi. Selain itu, pelantikan juga mencakup Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azar Simajuntak.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para pimpinan lembaga negara lainnya. Upacara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang menambah suasana khidmat pada momen tersebut.
Setelah lagu dinyanyikan, pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan presiden yang berisi tentang pemberhentian serta pengangkatan para menteri. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang masing-masing.