Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan Kementerian Kesehatan ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Hal ini terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power Kemenkes karena memutasi secara sepihak sejumlah dokter.
Ketua IDAI Piprim Basarah Yanuarso menilai, keputusan Kemenkes memutasi dokter anak dilakukan secara mendadak dan bertentangan dengan peraturan perundangan tentang mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia menduga, mutasi dilakukan Kemenkes karena pengurus IDAI menentang pengambilalihan Kolegium, termasuk Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
"Ini ceritanya dimulai dari Oktober kita ada Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak di Semarang 2024. Pada saat itu IDAI menyatakan bahwa kita tetap mempertahankan kolegium itu berdasarkan kongres. Kemudian di bulan Desember, karena sikap organisasi kami, muncul terjadi beberapa mutasi," kata Piprim dalam rapat bersama BAM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5).
Priprim berpandangan, kolegium harus dibentuk oleh kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan sesuai UU Nomor 17 Tahun 2023. Dia menjelaskan, kolegium bersifat independen dan dipilih dari kongres, bukan dengan voting atau penunjukan langsung.
Piprim juga membeberkan nama-nama dokter yang dimutasi. Selain dirinya, ada Konsultan Hematologi-Onkologi di RSCM, Hikari Ambara Sjakti yang dimutasi ke RSAB Harapan Kita.
"Enggak diberikan SK di awal, tiba-tiba beredar isu mutasi. Kemudian katakanlah ini akhir bulan, dua hari lagi sudah harus kerja di tempat baru. Ini sangat bertentangan dengan peraturan perundangan mutasi tentang ASN," bebernya.
Mutasi Disusul Pemblokiran Akun Dokter
Menurut Piprim, keputusan mutasi ini diikuti oleh pemblokiran akun dokter. Usai dokter tersebut mendapat surat mutasi, dia tidak bisa lagi melayani pasien di RSCM.
"Jadi ini pelayanan hematologi onkologi cukup terganggu (di RSCM). Apalagi beliau ini baru saja disekolahkan untuk transplantasi sumsum tulang. Sekarang fasilitas transpalantasi sumsum tulang belum bisa dilaksanakan," tuturnya.
Piprim menilai, mutasi terhadap dirinya tak kalah aneh. Sebab, dia mendapatkan informasi SK dari seorang teman yang menelepon dirinya, bukan dari Kemenkes.Bahkan hingga kini, dia belum pernah dipanggil sama sekali Kemenkes terkait informasi mutasi itu.
"Tidak pernah ada fisiknya. Nah, ini kalau masalah saya di RSCM itu ada pendidikan, konsultan jantung anak yang sedangkan saya dimutasikan ke rumah sakit Fatmawati, yang tidak mendidik spesialis anak maupun tidak mendidik subspesialis jantung anak," tandasnya.
Piprim melanjutkan, mutasi yang lebih spektakuler terjadi kepada Ketua IDAI Jawa Tengah dan dokter di RS Kariadi Semarang, Fitri Hartanto.
Padahal, Fitri merupakan satu-satunya dokter sub spesialis tumbuh kembang pediatri sosial di RS Kariadi. Namun, Fitri dimutasi ke Rumah Sakit Dr Sardjito yang sudah memiliki tiga konsultan tumbuh kembang.
"Padahal Jawa Tengah itu angka stunting ini yang cukup tinggi. Angka anak-anak dengan gangguan perkembangan seperti telat berbicara, autisme dan sebagainya juga tinggi," jelasnya.