Belum Resmi Mulai Dibuka, Muktamar PKB Sudah Didemo Massa Bawa Spanduk 'Tangkap Muhaimin'

Cak Imin mengatakan bahwa amanah untuk memimpin DPP PKB selama lima tahun mendatang dinilai berat

Cak Imin pun meminta kepada seluruh kader agar menjadi kader NU yang tidak pengecut.

Diketahui, sejumlah bus yang mengangkut massa menggelar demo di sekitaran lokasi Muktamar ke-VI PKB, di Nusa Dua, Bali

PKB menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Nusa Dua Bali.

Seperti diketahui, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Lapangan Lagoon di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Sabtu (24/8) sore.

Garda Bangsa sebagai sayap kepemudaan PKB meminta serta mendukung kembali Gus Muhaimin Iskandar untuk memimpin PKB periode tahun ke depan.

Cak Imin menegaskan, terdapat hak konstitusi yang berbeda untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.

Cak Imin berharap Muktamar PKB ilegal perlu dibubarkan karena kepengurusan yang sah adalah yang diketuai olehnya.

Para anggota Dewan Syuro PKB yang datang umumnya berasal dari DPC PKB di Pulau Jawa.

Di tengah suasana panas yang terjadi antara PBNU dan PKB ini, keponakan Gus Dur justru membagikan potret lawas Ketum PBNU Gus Yahya bareng Ketum PKB Cak Imin.

Wakil Sekjen PBNU Suleman menyebut, pihaknya mengantongi banyak bukti, di balik unjuk rasa tersebut ada PKB.

Wakil Sekjen PBNU Suleman Tanjung, mengatakan, unjuk rasa yang digelar belasan orang di PBNU pada Jumat (2/8) kemarin murni didalangi oleh PKB.

Jazilul mengatakan, saat ini struktur kepengurusan PKB mengalami penyegaran dengan masuknya kalangan milenial gen-z.

Gus Jazil yakin tidak ada Muktamar PKB lain yang bisa dianggap legal kecuali yang berlangsung di Bali 24-25 Agustus 2024.

Yaqut menyebut, pihaknya menghargai jika digelar muktamar lagi.

PBNU secara teknis dan materi pihaknya sudah siap untuk pelaksanaan Muktamar.

Dirinya juga bersurat ke Majelis Takim PKB agar rasa keberatannya dapat diselesaikan.

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy mengungkapkan persiapan tim perencana muktamar PKB di Jakarta.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Gus Salam menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya belajar dan berdiskusi dengan tokoh senior NU.

Seorang anggota DPR RI berbagi pengalaman ketika dirinya salah dikenali sebagai Tenaga Ahli (TA) saat sedang bersantai di kantin DPR RI.

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jadetabek pada Jumat, 10 April. Ketahui lokasi dan syaratnya agar pembayaran pajak kendaraan Anda lebih mudah!