Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat

Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat

Pentingnya indikator untuk menentukan apakah negara sudah masuk dalam kondisi darurat.

Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat

Kebijakan politik hukum pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara dalam keadaan darurat dinilai perlu dievaluasi. Hal itu sangat penting agar saat terjadi situasi darurat seperti pandemi Covid-19, semua kebijakan jelas regulasinya.

Pakar hukum, Blucer Wellington Rajagukguk menerangkan, urgensi pembenahan kebijakan dalam keadaan darurat perlu mempertimbangkan pengesahan tindakan negara dalam keadaan darurat.

Bahwa kepastian hukum dan transparansi atas tindakan pemerintah sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik. Terbukti adalah tingkat kepatuhan publik yang tinggi terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi untuk keselamatan masyarakat.

Pemerintahan darurat harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal kesehatan dan ekonomi. 

"Berbagai skema bantuan adalah cara pemerintah membantu perekonomian masyarakat yang memburuk akibat pandemi," kata Blucer dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/10).

Menurut Blucer, setiap negara hendaknya memiliki konstitusi serta UU yang mengatur rambu-rambu kondisi darurat atau kondisi bahaya sehingga terdapat batasan yang jelas mengenai jenis kondisi darurat. Tingkatan ancaman bahaya, bagaimana keadaan darurat diberlakukan, berapa lama waktunya, dan apa saja akibat-akibatnya

Pada dasarnya, kata dia, penanganan situasi darurat memerlukan batas waktu. Ini karena situasi bahaya atau kedaruratan harus segera ditangani dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama. 

Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat

Peraturan Pemerintah (Perpu) harus mengatur segala akibat hukum dari keadaan darurat pada saat kondisi kembali normal. BPK juga harus membuat strategi pemeriksaan untuk menangani pandemi, baik dari segi substansi maupun prosedur. 

"Pengaturan mengenai pemeriksaan dalam kondisi darurat tidak cukup diatur dalam bentuk panduan," jelas Blucer.

Berdasarkan pertimbangan yang dimuat dalam UU No 2/2020, dapat diketahui bahwa pandemi Covid-19 telah memengaruhi kebijakan politik hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam keadaan darurat.

Perpu yang ada dan telah sejajar kedudukannya dengan UU sampai penulisan studi ini belum memliki indikator dan parameter yang jelas mengenai nomenklatur 'hal ikhwal kegentingan yang memaksa' maupun 'keadaan bahaya'.

Saat pandemi telah berubah menjadi endemi, dan bahkan saat telah normal, UU yang berasal dari Perpu belum direviu dan mengalami perubahan.

"Perlu mengoptimalkan pemeriksaan atas penanganan pandemi Covid-19 dengan SPKN khusus darurat untuk dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial berlandaskan nilai keadilan sosial yang dijiwai Pancasila," tegas Blucer.

Blucer pun menyarankan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera untuk membuat undang-undang sebagai peraturan pelaksanaan konstitusi mengenai ‘hal ikhwal kegentingan yang memaksa’ dalam pasal 12, maupun ‘keadaan bahaya’ dalam pasal 22, khususnya mengenai parameter dan indikator kondisi dimaksud.

Belajar dari Pandemi Covid, Pentingnya Aturan Terkait Kondisi Darurat

"DPR perlu mengevaluasi kembali UU yang mengatur mengenai pemeriksaan dan mengatur BPK, apakah UU yang ada telah mempertimbangkan kondisi darurat, krisis, dan bahaya, yang secara eksplisit telah diatur baik dalam konstitusi, UU Keuangan Negara, maupun UU APBN setiap tahunnya," tutup Blucer.

Pernyataan ini disampaikan Blucer Wellington Rajagukguk dalam paparan Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum dengan judul Disertasi: Evaluasi Kebijakan Politik Hukum Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara dala Keadaan Darurat", di Kampus UKI  Salemba Jakarta.

10 Negara Paling Bahagia di Dunia 2023
10 Negara Paling Bahagia di Dunia 2023

Indikator kebahagiaan negara berasal dari enam faktor utama, yaitu dukungan sosial, penghasilan, kesehatan, kebebasan, kedermawanan, dan ketiadaan korupsi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Masuk Endemi Covid-19, BPJS Kesehatan Jamin untuk Peserta JKN
Masuk Endemi Covid-19, BPJS Kesehatan Jamin untuk Peserta JKN

Pemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19

Baca Selengkapnya icon-hand
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19

"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Arsip Penanggulangan Covid-19 DKI Bakal jadi Panduan jika Terjadi Wabah di Masa Depan
Arsip Penanggulangan Covid-19 DKI Bakal jadi Panduan jika Terjadi Wabah di Masa Depan

Firman mengatakan, seluruh data penanganan virus Covid-19 ini dikumpulkan dari para perangkat daerah dan BUMD seluruh DKI.

Baca Selengkapnya icon-hand
Garuda Indonesia Harap 100 Kloter Haji Berangkat dari Balikpapan Tahun Depan
Garuda Indonesia Harap 100 Kloter Haji Berangkat dari Balikpapan Tahun Depan

Kloter keberangkatan jemaah haji terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Garuda Indonesia membidik ada 100 kloter haji dari Balikpapan di tahun depan.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kemenkes Beberkan Penyebab Kasus Covid-19 Naik di Indonesia
Kemenkes Beberkan Penyebab Kasus Covid-19 Naik di Indonesia

Indonesia juga mendeteksi adanya subvarian Covid-19 yang baru

Baca Selengkapnya icon-hand
Pemkot Jaktim Bakal Bangun Puskesmas Kelurahan Kayu Putih di Atas Lahan Ruang Terbuka
Pemkot Jaktim Bakal Bangun Puskesmas Kelurahan Kayu Putih di Atas Lahan Ruang Terbuka

Pemkot Jaktim Bakal Bangun Puskesmas Kelurahan Kayu Putih di Atas Lahan Ruang Terbuka

Baca Selengkapnya icon-hand
Kejari OKU Selatan Gelar Sayembara, Bisa Tangkap Buronan Korupsi Dana Covid-19 Dapat Rp10 Juta
Kejari OKU Selatan Gelar Sayembara, Bisa Tangkap Buronan Korupsi Dana Covid-19 Dapat Rp10 Juta

Penyidik telah tiga kali melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Namun, Leksi Yandi mangkir.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kasus Covid-19 di Indonesia Kembali Meningkat
Kasus Covid-19 di Indonesia Kembali Meningkat

mengonfirmasi tren kasus mingguan Covid-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon-hand