Bamsoet tunggu langkah SBY gugat Asia Sentinel melalui jalur hukum
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo angkat bicara mengenai pemberitaan di media asing asal Hong Kong, Asia Sentinel, terkait dengan konspirasi pencucian uang di kasus korupsi Bank Century oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, pemberitaan tersebut harus dibuktikan melalui jalur hukum.
"Itu harus dibuktikan melalui proses hukum dan kita menunggu langkah SBY menarik ini ke ranah hukum," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9).
Terkait dengan beredarnya foto Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko dengan Co-founder Asia Sentinel, Lin Neumann, Bamsoet menilai hal itu tidak perlu terlalu didramatisir. Menurutnya meski mantan Panglima TNI itu foto bersama, bukan berarti dia ada kaitannya dengan pemberitaan SBY di Asia Sentinel.
"Jadi terlalu berlebihan kalau Pak Moeldoko katakan lah pihak Istana hanya gara-gara foto bersama berdampingan tiba-tiba itu lah penyebabnya, enggak juga," ungkapnya.
Karena itu, Politikus Partai Golkar ini menunggu langkah SBY di jalur hukum pada pemberitaan Asia Sentinel. Dia juga menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat itu mendorong penuntasan kasus Century pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jangan sampai ini terus menggantung dan merugikan SBY itu sendiri sebetulnya. Jadi SBY harus mendorong penuntasan Century ini di KPK. SBY dan Demokrat harus punya kepentingan untuk mendorong kasus ini tuntas," ucapnya.
Sebelumnya, media asing asal Hong Kong, Asia Sentinel mempublikasikan artikel investigasi terkait konspirasi pada kasus Bank Century. Dalam tulisan tersebut dikatakan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama 30 pejabat lain melakukan tindak pencucian uang sebesar USD 12 miliar atau setara Rp 177 triliun.
Artikel investigasi itu ditulis langsung oleh pendiri Asian Sentinel John Berthelsen, berdasarkan laporan investigasi sebanyak 488 halaman sebagai gugatan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauitius pekan lalu.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus Suap Basarnas, Mulsunadi Gunawan Terpaksa Gelontorkan Dana Komando Demi Perusahaan
Meskipun keberatan dengan dako tersebut, mau tidak mau dirinya harus menyetorkan sejumlah uang agar tidak mencoreng konduite perusahaan menjadi jelek.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPesan SBY untuk AHY: Kesempatan Demokrat Sukseskan Pemerintahan Jokowi
SBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Media Asing Terkemuka Sebut Jokowi Akhiri Masa Jabatan dengan Mengecewakan
Dalam editorialnya, The Economist menyorot soal pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaBarisan Anak Politikus Lolos Masuk Senayan, Ibas Peroleh Suara Tertinggi Rasyid Rajasa Nomor Urut 1
Mulai dari anak Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, hingga anak dari Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh.
Baca SelengkapnyaCak Imin Minta Pendukung AMIN Tunggu Sampai Perhitungan Suara: Ancaman Kecurangan Makin Nyata
Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaBulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaDulu SBY Kritik Jokowi Cawe-Cawe, Sekarang AHY Masuk Kabinet
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada hari Rabu (21/02) lalu
Baca Selengkapnya