Tim pengawas haji DPR desak Kemenag tindak rentenir di embarkasi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis bersama tim pengawasan Haji DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyelenggaraan haji. Dalam sidak itu, tim menemukan beberapa hal yang mengagetkan, antara lain terjadinya praktik rentenir terhadap jemaah haji."Kami kaget, ternyata selama ini terjadi praktik rentenir bagi jemaah haji yang ingin menukarkan uang Riyal. Kasus itu terjadi di kloter 47 JKS, yang ingin menukarkan uang Riyal pecahan 500. Untuk satu pecahan saja terkena potongan 80 riyal, berarti kalau tiga pecahan akan terpotong 240 riyal," katanya, di Makkah, Selasa (22/8) melalui siaran pers yang diterima merdeka.com.Menurut Iskan, ternyata praktik rentenir itu juga terjadi di embarkasi lainnya. Seperti yang terjadi di embarkasi Medan, sesuai pengakuan salah seorang jemaah."Berdasarkan pengakuan jemaah haji kloter Medan, penukaran pecahan 500 hanya menerima 450 riyal. Bahkan praktik semacam itu disinyalir atas sepengetahuan petugas di embarkasi tersebut," katanya.Menurut Iskan praktik rentenir tidak diperbolehkan apalagi dalam penyelenggaraan haji, selain dilarang agama karena bersifat riba, juga sangat menzalimi jemaah haji sendiri.Menyikapi hal itu, menurut politisi PKS ini, Komisi VIII akan meminta BI untuk menyiapkan pecahan 100 Riyal, sehingga memudahkan jemaah haji menukarkan uangnya. Selain itu, Komisi VIII akan meminta Kementerian Agama melakukan investigasi di semua embarkasi sekaligus menindak para pelaku.Dalam sidak juga ditemukan beberapa kekurangan pelayanan terhadap jemaah haji, seperti kasus makanan basi di Madinah dengan jumlah yang sangat banyak, sekitar 6.400 boks."Kasus basinya makanan jemaah haji dalam jumlah banyak menandakan lemahnya pengawasan makanan yang akan disajikan, terutama jenis sayuran berkuah sehingga mudah basi," katanya.Selain itu, tim pengawasan juga menemukan rendahnya kualitas tas yang dibagikan kepada jemaah. Padahal tas merupakan identitas yang dilihat jemaah seluruh dunia."Jemaah dari Bandung mengeluh tas yang dibagikan kualitas rendah, sehingga cepat sobek. Padahal tas terpampang identitas jemaah, dan membuat dipertaruhkan martabatnya di tengah jemaah lain seluruh dunia," katanya.

Sebelumnya, Pimpinan Tim Pengawas Haji DPR, Fadli Zon jemaah haji Indonesia menerima uang living cost sebesar SAR 1500 saat di Embarkasi Haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Uang itu diberikan dalam bentuk pecahan SAR 500. Karena dinilai terlalu besar, jemaah cenderung ingin menukarkanya menjadi pecahan-pecahan lebih kecil.Fadli mengaku menemukan bahwa ketika jemaah akan menukar uang mereka, maka yang mereka terima hanya SAR 420. Artinya, berkurang 80 riyal per SAR 500."Ini kan praktik rentenir. Ini tidak boleh terjadi lagi. Praktik ini mungkin tidak diketahui karena mungkin terjadi baru-baru ini. Saya kira ini hal yang perlu dicegah sama sekali," kata Fadli Zon saat rapat dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Daker Makkah, Selasa (22/8).Fadli berharap ke depan penyelenggara haji memberikan living cost kepada jemaah dalam bentuk pecahan yang kecil. "Sebab SAR 500 itu besar dan ketika dituker ada orang yang menikmati keuntungan. Saya kira ini praktik yang tidak boleh terjadi lagi," tandasnya.