Apakah Efisiensi Anggaran Berdampak Terhadap Deteksi Gempa dan Tsunami? Begini Penjelasan BMKG
Semula pagu efisiensi anggaran di BMKG dipotong Rp1,4 triliun dari total Rp2,8 triliun.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan anggaran terkait deteksi gempa dan tsunami tidak jadi terdampak efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Dwikorita menerangkan, pada 2025 ini rencana anggaran deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan Rp41,9 miliar. Hal ini melunturkan kekhawatiran soal akurasi deteksi dini bencana yang sebelumnya disebut bisa menurun dari 90 persen menjadi 70 persen imbas efisiensi anggaran.
"Dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi," kata Dwikorita dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2).
Informasi Iklim Kepada Publik Tidak Terdampak
Selain itu, anggaran pengelolaan layanan informasi iklim terapan kepada publik senilai Rp70 juta, termasuk informasi seputar kegiatan sekolah lapang cuaca nelayan dan sekolah lapang meteorologi penerbangan juga tetap dipertahankan.
Dwikorita menjelaskan, semula pagu efisiensi anggaran di BMKG sesuai Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02.2025, serta Surat Dirjen Perbendaharaan memang dipotong Rp1,4 triliun dari total Rp2,8 triliun.
Menurutnya efisiensi anggaran itu lalu direkonstruksi usai BMKG rapat bersama dengan Dirjen Anggaran. Hasilnya, ada penambahan ulang agar pagu anggaran untuk BMKG ditambah menjadi Rp1,7 triliun.
"Memang benar, baru saja kemarin ada rapat dengan Dirjen Anggaran, seperti halnya kementerian yang lain, memang ada rekonstruksi yang tentunya dapat dibahas di lain waktu barangkali dan dengan rekonstruksi itu, dari pagu yang terakhir Rp1,4 triliun, kami mendapat rekonstruksi menjadi Rp1,7 triliun, sekitar Rp7 triliun Rp800 miliar," jelas Dwikorita.
Lebih lanjut, Dwikorita berharap agar rekonstruksi pagu anggaran itu dapat segera disahkan secara hukum, bahkan ditambah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda selaku pimpinan rapat juga menekankan agar BMKG tak memangkas anggaran untuk pelayanan publik buntut efisiensi anggaran.
"Hal-hal yang terkait dengan kepentingan pelayanan publik, informasi cuaca kemudian peringatan dini itu tidak boleh disentuh," ucap Syaiful.
Dia juga berharap agar pemerintah turut memperhatikan secara serius persoalan kebencanaan yang diurus BMKG. Sebab, kata dia BMKG memberikan informasi penting terkait keselamatan rakyat Indonesia.
