Analisis Penyebab Kepuasan Publik Dedi Mulyadi Nyaris 100%, Unggul Jauh dari Gubernur Lain di Pulau Jawa

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan warga Jabar terhadap Dedi Mulyadi di angka 95 persen.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati daftar pertama dalam survei kepuasan publik setelah 100 hari kerja gubernur di sejumlah provinsi. Survei oleh Indikator Politik Indonesia ini dilakukan pada periode 12-19 Mei 2025 dan dirilis pada Rabu (28/5) kemarin.

Hasil survei tersebut menunjukkan kepuasan warga Jabar terhadap Dedi Mulyadi di angka 95 persen. Itu jauh di atas tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap Gubernur Pramono Anung yaitu 60 persen, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di 62 persen, dan Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa sekitar 76 persen.

Terkait hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan menjelaskan, hal tersebut dipengaruhi kuat oleh citra yang melekat pada Dedi sebagai gubernur. Dia bilang, citra tersebut mewakili karakter pemimpin yang diharapkan kebanyakan masyarakat Jabar.

Menurut Firman, karakter tersebut, di antaranya ialah sosok pemimpin yang dekat dan berpihak kepada rakyat, serta tegas dalam bersikap.

“Makanya itu kan juga kenapa Pak Prabowo tiga kali menang di Jawa Barat. Karena ada faktor masyarakat Jawa Barat juga senang figur yang punya ketegasan. Milang Dedi Mulyadi juga memperlihatkan itu,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (29/5).

Terkait sosok yang berpihak kepada rakyat, Firman bilang itu tampak dari kegiatan Dedi yang kerap blusukan langsung meninjau dan mengurusi persoalan konkret yang terjadi di masyarakat.

“Misalnya contohnya soal yang terkait kemiskinan. Rakyat-rakyat yang punya persoalan. Kemudian coba diselesaikan, kadang-kadang bahkan dengan dana pribadi. Karena itu yang memperlihatkan, yang bagi mayoritas warga dilihat sebagai bentuk kedekatan pemimpin dengan warganya,” ujar dia.

Adapun soal ketegasan, dia menyinggung soal penertiban kawasan wisata di Puncak Bogor yang dianggap telah jadi salah satu faktor penyebab bencana alam seperti banjir. Selain itu, ketegasan Dedi menurut dia tampak dari kebijakan untuk mendisiplinkan anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, di samping yang belakangan ialah diterbitkannya surat edaran pembatasan jam malam.

“Itu yang menjelaskan kenapa kemudian tingkat kepuasan atau tingkat penerimaan publik terhadap Kang Dedi Mulyadi itu sangat tinggi yang melewati gubernur-gubernur di daerah lain. Ya karena tadi, karena karakter kepemenannya itu adalah karakter yang diinginkan oleh publik ya,” ungkap dia.

Aktif di Medsos

Firman pun tak memungkiri kalau tingginya penerimaan publik terhadap Dedi ketimbang gubernur yang lain lantaran dia getol mempublikasikan macam-macam kegiatannya di media sosial.

Terlebih, itu telah Dedi lakukan sejak lama, setidaknya sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Modal tersebut, menurut Firman, turut berperan besar dalam angka penerimaan publik Jabar terhadap Dedi Mulyadi, kendati mereka tidak langsung merasakan manfaat dari langkah-langkah yang dilakukannya.

“Image itu sudah terbangun jauh sebelumnya. Karena sekarang itu kan media yang efektif, yang menjangkau publik untuk membangun citra itu, salah satunya media sosial,” ujar dia.

“Jadi itu menurut saya yang membuat kenapa (dapat angka kepuasan lebih tinggi), bukan hanya Mas Pram ya, dengan Mbak Khofifah di Jawa Timur, lalu Pak Ahmad Luthfi di Jawa Tengah,” kata Firman.

Realisasi Janji Politik selama 100 Hari Kerja

Pada Senin 3 Maret 2025 lalu, di Gedung DPRD Jabar, Gubernur Dedi mengungkap bahwa dia punya target merampungkan janji politiknya dalam kurun 2 tahun sejak mulai bekerja, atau 2025-2026. Itu di antaranya meliputi pembenahan sejumlah sektor mulai dari infrastruktur jalan, penyediaan layanan air bersih, pembangunan rumah sakit, kesehatan, pendidikan, investasi dan lowongan pekerjaan, penyediaan jaringan listrik hingga rumah bagi rakyat miskin.

Terkait hal ini, Firman berpandangan bahwa terlalu dini untuk menilai progres janji-janji yang telah terealisasi dan yang belum. Mengapa?

“Karena begini, ini kan 100 hari, jadi juga kita harus melihat masa 100 hari itu adalah sebagai masa transisi, periode transisi. Kalau kita mengatakan apakah Kang Dedi Mulyadi sudah bisa menggerakkan Birokrasi secara efektif, tentu belum kan,” ujarnya.

“Karena kalau kita bicara tadi kebijakan-kebijakan yang besar itu, salah satunya tentu kan kuncinya pelaksananya adalah Birokrasi. Nah 100 hari itu baru proses. Kelihatannya yang dilakukan karena masa bertransisi,” ujar dia.

Kebijakan Sporadis

Dia pun tak menampik saat disinggung adanya kecenderungan sporadis dari Dedi Mulyadi dalam mengambil kebijakan. Namun, menurutnya itu wajar belaka. Sebab, salah satu hal krusia jugal bagi kepala daerah dalam 100 hari pertama bekerja, ialah meyakinkan rakyat bahwa pemerintah tak semata diam menghadapi masalah masyarakat.

“Kalau kita lihat pengalaman dari negara-negara lain, 100 hari itu ada yang disebut dengan quick wins,” katanya.

“Jadi ada program-program cepat yang kemudian hasilnya bisa segera terlihat. Nah kalau saya melihatnya dari sisi itu. Jadi bagaimana kemudian Kang Dedi Mulyadi itu kan juga harus meyakinkan kepada publik bahwa dia bekerja. Dan sudah ada hasil,” ujar dia.

“Nah kalau soal-soal yang infrastruktur, mengatasi soal pendidikan, kesehatan, kemiskinan, itu kan memang tidak bisa dalam 100 hari,” imbuh Firman.

Kendati begitu, Firman juga mengatakan bahwa penting untuk ke depan ada langkah-langkah yang lebih komprehensif dan sistematis. Sehingga masyarakat pun dapat mengetahui jelas arah kebijakan pemerintah daerah.

“Nah kan tetapi, betul bahwa kemudian setelah 100 hari, semestinya memang ada langkah-langkah yang lebih komprehensif ya. Lebih terukur. Supaya tadi bisa terwujud yang tadi janjinya 2 tahun terselesaikan itu,” ujar dia.

“Salah satu kunci menurut saya adalah kemudian bagaimana konsolidasi pemerintahan provinsi ya dengan apalagi birokrasinya. Kedua soal koordinasi ya. Koordinasi itu juga kan dengan pemerintah kabupaten, kota. Kemudian dengan pusat,” katanya.

Firman menambahkan bahwa penentuan arah kebijakan yang jelas pasca 100 hari kerja, tidak hanya jadi tantangan bagi kepala daerah di Jawa Barat, melainkan secara umum di seluruh wilayah Indonesia.

“Di 100 hari pertama, 500 lebih kabupaten/kota, kemudian provinsi, itu belum ada kepala daerah yang sudah berhasil memberikan dampak pembangunan secara konkret kepada masyarakat,” kata Firman.

“Yang perlu dilakukan itu tadi. Apa prioritasnya? Arahnya mau ke mana pemerintahan ini? Lalu meyakinkan publik bahwa pemerintahan itu akan bekerja pada reelnya yaitu ya janji-janji politiknya,” pungkasnya.