Ada Pejabat Kabinet Merah Putih yang Punya Kekayaan Rp5,4 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan, 96,24 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN periode 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.

Fitroh menyebut, banyaknya kasus terungka dan tersangka ditangkap berkat dukungan publlik dan laporan masyarakat yang pemberani melawan praktik rasuah.

Laporan tersebut juga memperlihatkan perbedaan mencolok dalam jumlah kekayaan yang dimiliki oleh para menteri.

KPK) telah merampungkan verifikasi LHKPN Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan kekayaan menteri kabinet Prabowo Subianto.

Tina Talisa merupakan staf khusus baru Gibran yang dilantik pada 6 Desember 2024.

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rabu (22/1), total harta kekayaan Menpar Widiyanti senilai Rp5,4 triliun.

123 pembantu Presiden Prabowo ini, 65 orang diantaranya sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai menteri maupun wakil menteri.

Budi menerangkan dari 52 pejabat menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 46 orang telah melaporkan LHKPN-nya.

KPK melaporkan dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih, 72 orang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebanyak 52 Menteri/Kepala Lembaga, Wamen/Wakil Kepala Lembaga hingga utusan khusus belum melaporkan LHKPN.

Sebagai pejabat negara, para menteri harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK

Arnila Hi. Moh. Ali resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulteng. Intip total kekayaan politikus NasDem ini yang mencapai belasan miliar, didominasi aset tanah dan bangunan.

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, angka tersebut menunjukkan partisipasi luas Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL).

KPK menegaskan bahwa tenggat waktu untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berakhir hari ini, Selasa (31/3/2026).

KPK mengingatkan pejabat segera lapor LHKPN 2025 sebelum 31 Maret 2026. Kepatuhan sudah 87 persen, sektor legislatif masih rendah.

Hingga 26 Maret 2026, sebanyak 87,83% atau sekitar 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan laporan.

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menyelenggarakan retret pimpinan DPRD se-Indonesia untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis para legislator daerah, guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung menemui dan memberikan arahan kepada 503 ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, Magelang, menegaskan pentingnya peran pimpinan daerah. Pertemuan ini merupakan bagian dari kegiatan retret yang diselenggarakan.

Dia menyampaikan, ada lima kementerian yang dianggap memiliki kinerja terbaik di Kabinet Prabowo.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan kebijakan WFH ASN tidak diterapkan di lingkungannya. Keputusan ini diambil mengingat karakter tugas yang membutuhkan kehadiran langsung dan peran vital Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan bencana.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan pengucapan sumpah Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim MK di Istana Negara, menandai babak baru dalam komposisi Mahkamah Konstitusi.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sembilan Anggota Ombudsman Baru untuk masa jabatan 2026-2031 di Istana Negara, menandai babak baru pengawasan pelayanan publik.