Ada 164 sumur minyak ilegal tersebar di Sumsel

Merdeka.com - Peristiwa ledakan dan kebakaran sumur minyak ilegal di Kabupaten Aceh Timur, Nangroe Aceh Darussalam, yang menewaskan puluhan penambang beberapa waktu lalu menjadi perhatian Polda Sumsel. Pasalnya, di provinsi itu terdapat ratusan sumur minyak ilegal yang dikelola masyarakat.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengungkapkan, agar peristiwa itu tak terjadi di wilayah hukumnya, dalam waktu dekat dirinya akan menerbitkan maklumat tentang penyetopan eksploitasi minyak di sumur-sumur tua (illegal drilling). Maklumat ini merujuk Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

Dalam pasal itu disebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maklumat ini juga bersesuaian dengan UU Migas yang mengatur tidak memperbolehkan perseorangan mengelola sumur minyak, UU Lingkungan dan UU Tenaga Kerja.

"Saya akan mengeluarkan maklumat, merujuk banyak undang-undang karena mencakup pelanggaran operasional. Fenomenanya menyangkut hajat hidup banyak orang, makanya perlu dibuat maklumat," ungkap Zulkarnain, Kamis (26/4).

Berdasarkan data intelejen yang dimiliki polisi, terdapat 164 sumur minyak ilegal di Provinsi Sumsel. Paling banyak terdapat di di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Selain itu ada 20 sumur minyak bekas PT Pertamina, tujuan diantaranya digarap masyarakat.

"Kami tidak ingin kejadian di Aceh terjadi di Sumsel karena masih banyak sumur minyak yang digarap masyarakat berpotensi meledak," kata dia.

Dia mengimbau masyarakat penambang segera menghentikan aktivitas itu dan beralih ke jenis pekerjaan lain. Pasalnya ledakan sumur minyak sudah sering terjadi, bahkan menimbulkan korban jiwa.

"Memang benar itu tanah, tanah mereka, lahan mereka, tinggal tancap pipa keluar minyak. Tapi saya imbau jangan dilakukan, jangan jadi seperti di Aceh," pungkasnya.