4 WNI jadi DPO Filipina, Imigrasi tunggu sinyal TNI, Polri dan BNPT

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Imigrasi akan bekerjasama dengan Polri, TNI dan BNPT terkait warga negara Indonesia yang ikut terlibat dan bergabung dengan kelompok radikal ISIS di Filipina. Selain itu komunikasi dengan pihak imigrasi Filipina juga terus dilakukan terkait kasus tersebut.

"Kalau berkaitan dengan adanya keterlibatan WNI di Filipina saya kira imigrasi akan bekerjasama dengan Polri, BNPT, serta TNI dan juga terutama perwakilan negara kita yang berada di Filipina yang memiliki atase imigrasi di Dafaw di bawah komjen yang ada di Dafaw tentunya," kata Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie di Kememkum HAM, Jakarta, Rabu (31/5).

Dia menambahkan, akan meminta atase untuk membantu KJRI serta KBRI yang berada di Filipina untuk memperbaharui informasi. Sehingga nantinya arahan dapat diberikan terkait adanya WNI yang berafiliasi dengan kelompok pro ISIS di sana.

"Melalui atase ini kami memberikan arahan untuk membantu KJRI dan KBRI dalam rangka komunikasi dengan pihak imigrasi setempat di negara Filipina untuk selalu bertukar informasi," tegasnya.

Ronny menjelaskan, segala informasi dan perkembangan terkait kasus ini akan langsung dilaporkan kepada Kemenkum HAM Yasonna Laoly. Harapannya bisa menjadi bahan untuk menentukan langkah selanjutnya bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Informasi yang berkembang dan yang kami dapatkan selalu kami laporkan kepada bapak Menkumh untuk bisa digunakan beliau berkomunikasi dengan ibu Menlu dan juga kepala BNPT atau Kapolri serta Menteri dari lembaga lain," tutupnya.

Sebelumnya Kepolisian Negara Indonesia telah menetapkan empat orang WNI dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Anggara Suprayogi, Yayat Hidayat Tarli, Yoki Pratama Windyarto serta Al Ikhwan Yushel terkait serangan kelompok radikal ISIS di Filipina Selatan. Keempatnya diduga berangkat dari Indonesia ke Filipina untuk ikut bergabung dengan kelompok militan ISIS. (mdk/noe)