Merdeka.com - Lantaran tak ada tanda-tanda bakal dibangun, empat proyek strategis nasional (PSN) di Sumatera Selatan akhirnya dibatalkan pembangunannya. Empat PSN itu bagian dari 14 proyek yang dicoret Presiden Joko Widodo karena tidak dapat memenuhi estimasi waktu konstruksi sebelum kuartal III-2019.

Nilai empat proyek itu cukup fantastis, yakni lebih dari Rp 80 triliun. Dengan rincian, pembangunan Kereta Api Palembang-Jambi sepanjang 230 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp 9,7 triliun, pembangunan Kereta Api Jaur Ganda Tanjung Enim-Tanjung Api-api sepanjang 315 kilometer (Rp 34 triliun), pembangunan Kereta Api Jalur Ganda Palembang Kertapati-Tanjung Api-api sepanjang 87 kilometer (Rp 3,3 triliun), dan pembangunan Kereta Api jalur Muara Enim-Pulau Baai dengan panjang 250 kilometer (Rp 39,9 triliun).

Kepala Seksi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagsel, Hari Susanto mengungkapkan, meski empat PSN tersebut telah ramai diberitakan, namun pihaknya hingga kini belum menerima revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang PSN terkait pembatalan proyek.

"Ya ada empat PSN yang dibatalkan. Hanya saja sampai sekarang kita belum menerima revisi Perpres soal pembatalan itu," ungkap Hari, Rabu (18/4).

Menurut dia, sambil menunggu revisi Perpres keluar, pihaknya akan tetap melanjutkan empat proyek itu. Sebab, mayoritas proyek masih dalam proses pembangunan meski belum sampai ke tahapan konstruksi.

Proses yang dimaksudkan misalnya tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dalam proyek pembangunan Kereta Api Palembang-Jambi. Jika sudah selesai selanjutnya akan ditetapkan lokasi untuk pembebasan lahan.

Pada proyek Kereta Api Jalur Ganda Tanjung Enim-TAA juga sedang berlangsung pembebasan lahan oleh pihak ketiga. Kemudian proyek Kereta Api Palembang Kertapati-Tanjung Api-api dalam tahapan review design, dan proyek Kereta Api jalur Muara Enim-Pulau Baai dalam tahap perencanaan di pemerintah pusat.

"Selama ini tidak ada anggaran dari pemerintah pusat untuk empat proyek yang dibatalkan itu, belum turun sedikit pun," ujarnya.

Menurut dia, pembatalan pembangunan baru terasa dampaknya 15 tahun ke depan. Sebab, kereta api merupakan transportasi alternatif dan lebih efektif ketimbang yang lain. Apalagi, volume kendaraan akan semakin meningkat seiring perkembangan zaman.

"Ya, itu kebijakan pemerintah, kami hanya bertugas membangun saja. Kita serahkan semuanya kepada pimpinan," pungkasnya.