Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

4 Fokus prioritas KPK selama satu tahun, 2 masih belum maksimal

4 Fokus prioritas KPK selama satu tahun, 2 masih belum maksimal Laode Muhammad Syarif. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan empat fokus prioritas selama tahun 2017. Wakil ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan empat prioritas tersebut seluruhnya terintegrasi dengan sistem elektronik.

Dalam pemaparannya di gedung penunjang KPK, Laode menyebut empat fokus prioritas KPK yakni perizinan, pengadaan barang dan atau jasa, e-planning, dan e-budgeting. Laode menerangkan keempat fokus tersebut memiliki celah potensial dalam tindak pidana korupsi.

Terlebih lagi, selama satu tahun terdapat 118 perkara di tingkat penyidikan dengan sebagian besar modusnya adalah suap disusul pengadaan barang dan atau jasa.

"Kalau pengadaan barang dan jasa melalui E-Prog sudah baik jadi kita push terus yang dua itu, karena itu salah satunya yang buat korupsi," ujar Laode saat pemaparan di gedung penunjang KPK, Rabu (27/12).

Hanya saja, Laode menuturkan selama satu tahun ini pelaksanaan e-planning dan e-budgeting belum diterapkan secara optimal di sejumlah daerah. Oleh sebab itu, dari keempat prioritas, e-planning dan e-budgeting lah yang belum maksimal pengerjaannya.

"Sayang yang melaksanakan masih sedikit jadi pekerjaan KPK masih sangat berat," ujarnya perancang kurikulum kode etik Mahkamah Agung.

Sebelumnya, dalam paparan pencapaian kinerja KPK tahun 2017 disebutkan ada 114 perkara di tingkat penyelidikan, 118 di tingkat penyidikan, 94 di penuntutan, dan 76 dieksekusi. Angka-angka tersebut termasuk untuk penanganan kasus yang baru ataupun kasus di tahun sebelumnya

Di tingkat penyidikan, modus terbanyak merupakan tindak pidana suap. Sedikitnya ada 93 perkara tindak pidana suap yang masuk pada tahap penyidikan di tahun 2017.

Kemudian, bentuk atau modus tindak pidana korupsi lainnya yang dilakukan oleh sejumlah terduga pelaku adalah pengadaan alat atau barang atau jasa. Baik pengadaan dilakukan di pemerintah kota atau kabupaten, ataupun pemerintah pusat.

"Penyuapan ada 93 perkara, ini paling banyak di tahun ini, diikuti pengadaan barang & jasa. Selanjutnya ada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebanyak 5 perkara," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Lebih lanjut, eks Brigjen Pol itu menyebut selama satu tahun terakhir, pihaknya telah berhasil menyelamatkan aset serta potensi kerugian negara sebesar Rp 2.67 Triliun. Jumlah tersebut didapat dari laporan gratifikasi milik negara penyelamatan BMN Kemenkes, dengan kereta api Indonesia, peningkatan PNBP Kehutanan dan peningkatan PNBP Minerba.

Sementara itu, di sektor penindakan, Basaria menyebut, KPK telah berhasil mengembalikan aset sebesar Rp 88.6 Miliar yang berasal dari hibah rampasan dengan rincian sebuah museum batik di Surakarta senilai Rp 49 Miliar, tanah dan bangunan ANRI senilai Rp 24.5 Miliar, tanah dan bangunan untuk BPS senilai Rp 2.9 Miliar, dan wisma Kementerian Keuangan dan kendaraan operasional Rupbasan Pekanbaru senilai Rp 11.9 Miliar.

Selain itu, di sektor gratifikasi, KPK juga berhasil menambah pundi pundi aset ke negara dengan nilai total Rp 114 Miliar.

"Untuk gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara ada dua bentuk yakni uang dan barang-barang. Untuk uang yang ditetapkan sebagai milik negara Rp 4.5 Miliar, sementara barang-barang atau benda-benda lainnya senilai Rp 109 miliar," ujarnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prioritas adalah Keadaan ketika Seseorang atau Sesuatu Diutamakan

Prioritas adalah Keadaan ketika Seseorang atau Sesuatu Diutamakan

Dalam KBBI, prioritas adalah sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan cepat.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi Strategis dalam Tingkatkan Keamanan Data, Ini Contohnya!

Kolaborasi Strategis dalam Tingkatkan Keamanan Data, Ini Contohnya!

Kolaborasi antara perusahaan, lembaga pemerintah, akademisi, dan penyedia solusi teknologi menjadi kunci.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jumlah PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Dikurangi dari 12.000 Jadi 6.000 di Tahap Awal

Jumlah PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Dikurangi dari 12.000 Jadi 6.000 di Tahap Awal

Jumlah ASN yang pindah ke depannya akan ditentukan dari skala prioritas yang dilihat dari hasil perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Baca Selengkapnya
OJK Luncurkan Roadmap Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, Ini Isi dan Tujuannya

OJK Luncurkan Roadmap Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, Ini Isi dan Tujuannya

Peluncuran ini sejalan dengan mandat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Pindahkan ASN ke IKN

Strategi Pemerintah Pindahkan ASN ke IKN

Anas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Baca Selengkapnya
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.

Baca Selengkapnya
Penyelesaian Polusi Udara Harus Jadi Prioritas Para Capres

Penyelesaian Polusi Udara Harus Jadi Prioritas Para Capres

Isu udara bersih penting karena mempengaruhi sektor ekonomi dan kesehatan.

Baca Selengkapnya
Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap

Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap

"Kalau misalkan diperintahkan, saya sebagai mantan prajurit saya siaplah apapun," kata Dudung

Baca Selengkapnya