Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat internal kabinet untuk membahas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dia menilai perdagangan orang ke luar negeri adalah masalah besar.

"Baru saja presiden memimpin rapat internal kabinet membahas measalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Begini kita punya masalah dengan TPPO dimana orang dikirim ke luar negeri, lalu menjadi budak budak yang dianiaya terlibat dalam kejahatan - kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal," kata Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5).

Dia menyebut, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani telah melapor ke Jokowi soal mayat korban TPPO. Kata dia, ada 1.900 mayat yang pulang ke Indonesia akibat TPPO.

"Tadi Pak Benny Rhamdani melapor ke presiden, pada 1 tahun saja mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari-Mei di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi memerintahkan untuk merestrukturisasi satgas tim TPPO. Selanjutnya, aparat mengambil langkah cepat.

"Kemudian memerintahkan ada langkah - langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini," pungkasnya.