Peneliti sebut Kota Bandung belum sepenuhnya terapkan pendidikan inklusi

Merdeka.com - Kota Bandung dinilai belum serius untuk menerapkan pendidikan inklusi di semua sekolah. Padahal Kota Bandung telah mendeklarasikan diri sebagai sebagai kota pendidikan inklusi sejak 2015 lalu. Dengan adanya deklarasi tersebut, sudah seharusnya seluruh sekolah wajib menerima dan memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Peneliti Pendidikan Inklusi Kota Bandung Neneng Masriah mengatakan, masih banyak permasalahan yang ditemui di lapangan. Salah satunya terkait SDM dan sarana di sekolah yang masih terbatas.

"Banyak masalah kita temui di lapangan akibatnya banyak anak berkebutuhan khusus yang sudah masuk sekolah negeri malah tak mendapatkan haknya. Masalah muncul ketika anak di dalam kelas, karena ketidakpahaman (guru), serta minimnya sarana dan prasarana yang diberikan untuk anak tersebut," ujar Neneng dalam acara diskusi dengan awak media yang digelar di kawasan Jalan Tamblong, Sabtu (20/1).

Neneng menjelaskan perlu sosialisasi yang masif kepada semua pihak yang bersentuhan langsung dengan anak berkebutuhan khusus. Sebab sebagian besar orang masih berpandangan bahwa anak berkebutuhan khusus itu hanya anak autis atau yang memiliki keterbatasan fisik saja. Padahal jauh dari ini cakupannya luas.

"Jadi perlu sosialisasi dan edukasi yang masif kepada warga dan para penyelenggara pemerintahan," katanya.

Lebih lanjut Neneng mengatakan bahwa perlu langkah serius untuk menguatkan Bandung sebagai kota pendidikan inklusi. Langkah pertama yang dapat dilakukan yakni dengan mensinergikan semua dinas terkait di pemerintahan terkait pendidkka inklusi

"Harus ada sinergi antara dinas terkait mulai dari disdik, dinkes dan lainnya. Dengan adanya sinergi ini bisa memfasilitasi agar bagaimana konsep inklusi ini dapat dipahami seluruh masyatakat kota Bandung," ungkapnya.

Selain itu juga terkait SDM dan sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan. Dengan kondisi saat ini dinilai masih jauh dari ideal.

"Di Bandung itu kan ada RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat). Nah kenyataannya di satu kecamatan ada yang tidak ada. Jadi jangan hanya punya di struktur pemerintahan. Kalau di Bandung itu political will sudah ada, tinggal konsistensi saja. Minimal 1 sekolah ada 1 orang yang berkompeten (pendidikan inklusi)," ungkapnya.

Sementara itu Bakal Calon Wakil Wali Kota Bandung Chairul Yaqin Hidayat mengapresiasi dengan program yang telah dijalankan Pemkot Bandung. Namun pemerintahan selanjutnya harus bisa melanjutkan apa-apa yang nasih kurang terkait pendidikan inklusi di Bandung.

"Kita harus teruskan dan follow itu sampai Bandung bisa memiliki fasilitas layak untuk mereka. Jadi ada fasilitas belajar yang khusus, kurikulumnya juga dikhususnya untuk mereka. Saya lagi punya ide gimana kalau kita punya sebuah fasiltas atau yayasan milik pemkot yang menyediakan pendamping mereka bersekolah di sekolah biasa," tandasnya. (mdk/rhm)