Pengembangan Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Mensos Bisa sampai Surabaya, Ini Faktanya

Pengembangan dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara disebut bisa sampai ke daerah penerima bansos, khususnya Kota Surabaya, Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Lembaga Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI).

"Bukti-bukti yang dimiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa dikembangkan, termasuk ke Surabaya. Karena Surabaya pernah menerima bansos dari Pak Juliari Batubara," jelas Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono di Surabaya, Minggu (6/12/2020), dikutip dari Liputan6.com.

Bansos di Surabaya

Sebelumnya, Mensos Juliari P Batubara, Dirut PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan pejabat penting lain sempat menghadiri peluncuran penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap VII di Kantor Pos Kebon Rejo, Kota Surabaya pada 7 Oktober 2020.

Setelah itu, Mensos Juliari bersama Wali Kota Risma menuju Kantor Kecamatan Gayungan Surabaya untuk meluncurkan Bantuan Sosial Beras (BSB) dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Analisis SCWI

Cipto menjelaskan, jika sumbangan yang diterima Surabaya terdapat unsur merugikan negara, maka pihak-pihak terkait harus menghadapi kasus hukum. Pasalnya, masuk dalam unsur medepeleker atau korupsi berjamaah.

"Kalau masyarakat sebagai penerima PKH tidak bisa ditersangkakan, tapi kalau institusi seperti Pemkot dan wali kota, bisa masuk dalam medepeleker atau turut ikut serta," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Cipto, bansos KPM PKH yang diterima Pemkot Surabaya rawan disalahgunakan karena bersamaan dengan momentum Pilkada Surabaya.

Rawan Disalahgunakan

Tidak hanya itu, penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non-tunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan. Penerima memperoleh bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM yang selanjutnya digunakan untuk membeli sembako di e-warung.

"Setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang mungkin sedang direbut oleh partai tertentu dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping setelah mensos berasal dari partai itu," ungkapnya.

Tersangka Kasus Suap Bansos

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Jumat malam hingga Sabtu (5/12/2020) dini hari, KPK menjaring sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) terkait dugaan kasus korupsi suap Bansos Covid-19 Kementerian Sosial. Tak tanggung-tanggung, Mensos Juliari pun terseret dalam kasus ini.

"JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan," ungkap Ketua KPK Firli Bahuri.