Honor PTPS Pilkada 2024 Berikut Rincian Tugasnya, Baca Lebih Lanjut

PTPS memainkan peran krusial dalam memastikan daftar pemilih akurat dan terbaru.

PTPS memainkan peran krusial dalam memastikan daftar pemilih akurat dan terbaru.

Honor PTPS Pilkada 2024 Berikut Rincian Tugasnya, Baca Lebih Lanjut

Honorarium untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PTPS) pada Pilkada 2024 adalah topik penting yang perlu diperhatikan.

PTPS memainkan peran krusial dalam memastikan daftar pemilih akurat dan terbaru, yang merupakan bagian integral dari proses pemilihan yang bebas dan adil.

Sebagai ujung tombak di lapangan, PTPS bertanggung jawab untuk memperbarui data pemilih, menangani keberatan, dan memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat terdaftar dengan benar.

Dalam Pilkada 2024, honorarium PTPS telah menjadi sorotan, mengingat tanggung jawab besar yang mereka emban. 

Pemberian honorarium yang sesuai harus diimbangi dengan penyuluhan yang efektif agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada PTPS sesuai dengan tugas dan beban kerja yang mereka tanggung.

Honorarium yang layak tidak hanya memotivasi PTPS untuk bekerja dengan optimal, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam menyukseskan proses demokrasi.

Lantas, berapa besaran honor PTPS Pilkada 2024? Dan apa saja tugas serta wewenang PTPS Pilkada 2024? Ini informasinya.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memainkan peran krusial dalam memastikan integritas dan keabsahan proses pemungutan suara selama pemilihan.

Tugas utama mereka adalah mengawasi jalannya proses pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PTPS juga bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani segala bentuk pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi selama hari pemilihan.

Sebagai ujung tombak di lapangan, PTPS harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prosedur pemilihan dan hak-hak pemilih.

Mereka harus siap untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, seperti perbedaan pendapat mengenai tata cara pemungutan suara atau gangguan yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan.

Selain itu, PTPS berperan dalam menjaga ketertiban dan memastikan bahwa setiap pemilih dapat memberikan suaranya dengan nyaman dan tanpa tekanan.

Penting bagi PTPS untuk menerima pelatihan yang memadai sebelum pelaksanaan pemilihan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka secara efektif.

Dengan dukungan dan pengawasan yang baik, PTPS membantu menciptakan proses pemilihan yang transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Honor PTPS Pilkada 2024

Honor PTPS Pilkada 2024 ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertuang pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Berikut rincian honor PTPS Pilkada 2024 dan lainnya:

• Gaji Ketua Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024: Rp 2,2 juta per bulan

• Gaji Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024: Rp 1,9 juta per bulan

• Gaji Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024: Rp 1,55 juta per bulan

• Gaji Pelaksana Teknis pada Pilkada 2024: Rp 900.000 per bulan

• Gaji Pelaksana Teknis non PNS pada Pilkada 2024: Rp 1,5 juta per bulan

• Gaji Panwaslu Desa pada Pilkada 2024: Rp 1,1 juta per bulan

• Gaji Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024: Rp 750.000 per bulan

• Gaji Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) pada Pilkada 2024: Rp 1 juta.

Selain gaji tersebut, anggota PTPS juga akan mendapatkan tunjangan selama masa kerjanya. Berikut ini rincian santunan kecelakaan kerja PTPS dan Badan Ad Hoc lainnya:

• Meninggal: Rp 36.000.0000

• Cacat Permanen: rp 30.800.0000

• Luka Berat: Rp 16.500.000

• Luka Sedang: Rp 8.250.000

• Bantuan Biaya Pemakaman: Rp 10.000.000.

Tugas PTPS Pilkada 2024

Pengawas TPS memiliki sejumlah tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, PTPS memiliki fungsi, yaitu:

• Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan.
• Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu atau Pemilihan.
• Pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara.
• Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan.

Penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.

Wewenang PTPS Pilkada 2024

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban PTPS Pilkada memiliki sejumlah kewenangan. Berikut wewenang PTPS yang dikutip dari Buku Saku PTPS Pemilu oleh Bawaslu:

• Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan, pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan, administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

• Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.

• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, untuk kepentingan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan pengawasan Pemilu di TPS, Pengawas TPS dapat melakukan koordinasi atau konsultasi dengan PTPS di tempat lain.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, koordinasi tersebut meliputi:

• Koordinasi dengan Pengawas TPS yang masih dalam satu wilayah kelurahan/desa atau nama lain.

• Koordinasi dengan Pengawas TPS di luar wilayah kelurahan/desa atau nama lain, atau Konsultasi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.

• Konsultasi kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.