Survei: Mayoritas Warga DKI Khawatir Politik Transaksional Pemilihan Wagub

Merdeka.com - Mayoritas warga DKI Jakarta khawatir terjadi politik transaksional pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD. Berdasarkan survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP), 68 persen warga khawatir politik transaksional di DPRD.

Survei ini mengambil 400 responden warga DKI Jakarta dari seluruh kotamadya dan kabupaten Kepulauan Seribu. Survei diambil dengan metode probability sampling dengan margin of error 4,9-5 persen. Survei yang dilakukan 9-16 Februari 2020, ini mengambil persepsi masyarakat.

"Temuan kami yang jadi catatan mayoritas di angka 68 persen, warga khawatir politik transaksional ketika proses pemilihan di DPRD," ujar peneliti LKSP Hafidz Muftisany dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (22/2).

Hafid menjelaskan, kekhawatiran masyarakat tinggi karena trauma masa lalu saat DPRD memilih kepala daerah. Sementara, yang percaya tidak ada politik transaksional hanya 8 persen.

"Hanya sekitar 8 persen yang yakin tidak ada politik transaksional di DPRD," kata dia.

Secara spesifik, 90 persen warga yang khawatir politik transaksional ini menginginkan ada uji kelayakan dan kepatutan.

"90 persen menginginkan ada fit and proper karena kekhawatiran money politics," ucap Hafidz.

Survei ini juga memperlihatkan bahwa hanya 61 persen warga DKI yang tahu proses pemilihan wagub. Dari angka itu pun banyak yang belum tahu calon yang sudah diproses hanya Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

"Jadi setelah kami tanyakan secara terbuka, kami tanya siapa wagub yang anda jagokan, masih muncul nama bang Sandiaga Uno. Kemudian muncul nama Tri Rismaharini. Muncul nama AHY. Jadi 61 persen itu banyak yang tidak mengikuti secara intens," jelas Hafidz.

Seperti diketahui, saat ini ada dua kandidat cawagub DKI, yakni Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansjah dari PKS.

Pekan ini, pimpinan DPRD DKI sudah menggelar rapat gabungan untuk membahas tata tertib pemilihan cawagub. Pimpinan DPRD sepakat memilih calon Wakil Gubernur DKI secara tertutup. Kesepakatan ini diambil berdasarkan hasil tata tertib cawagub periode DPRD sebelumnya.