Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan penjelasan terkait proyek rumah DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara yang di bangun oleh PT Nusa Kirana. Dia mengatakan proyek itu tidak bisa diklaim program pemerintah provinsi DKI.

PT Nusa Kirana sudah melakukan groundbreaking pada Rabu, (28/2) kemarin. Sandiaga tidak mempermasalahkan itu walau dia sendiri meminta proyek untuk ditunda. Penyebabnya memang masih ada yang harus diselaraskan antara PT Nusa Kirana dengan Pemprov DKI.

"Sementara mereka mau touch, mau mulai marketingnya, saya sampaikan silakan aja berjalan tapi itu belum bisa diklaim sebagai program Pemprov karena belum ada sinkronisasi dari program-program yang kita luncurkan," jelas Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/2) malam.

Salah satu yang masih dibicarakan terkait harga jual, karena konsep rumah DP nol rupiah ini adalah hunian untuk warga Jakarta yang berpenghasilan rendah dengan target sasaran warga yang berpenghasilan Rp 3,5 juta sampai Rp 7 juta.

Sedangkan DP nol rupiah yang milik swasta ini akan membentuk rumah berdesain rumah tapak dan dipasarkan dengan harga sekitar Rp 350 juta sangat berbeda jauh dengan yang di Pondok Kelapa yang dibangun oleh BUMD.

"Misalnya harga kalau FLPP kalau rumah tapak di Jakarta itu Rp 170-180 juta. Sementara mereka memasarkannya Rp 340-350 juta. Memang masuk dalam hitungan kalau dibanding Pondok Kelapa Village tapi Pondok Kelapa Village kan tipenya vertikal. Jadi ini beberapa sistem skema pembiayaan yang perlu kita selaraskan ke depan," ujar dia.

Politisi Gerindra ini mengatakan PT Nusa Kirana merupakan bagian pengembang yang masuk dalam organisasi REI yang ikut mendukung program DP nol rupiah.

"Mereka nanti bisa menentukan pricing pointnya seperti apa. Ini yang saya rasa 1-2 minggu ke depan akan kita bahas," pungkasnya.