Riza Patria: Penyerapan APBD DKI 2021 Mencapai 88,2 Persen

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, penyerapan APBD DKI 2021 mencapai 88,2 persen. Capaian tersebut dinilai masih cukup baik mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Dan penyerapan kita mencapai 88,2 persen saya kira cukup baik dalam suasana seperti ini," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/1).

Dia menegaskan tidak ada APBD yang mengendap di Bank DKI. Politikus Gerindra itu menjelaskan, Pemprov DKI mendapat uang bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp5 triliun. Namun, pembayaran baru dilakukan pada 17 Desember 2021.

"Baru dibayar kemudian beberapa hari sebelum tahun baru masuk lagi Rp3 triliun, jadi kita di ujung masuk lagi uangnya, alhamdulillah kita bisa menyerap," jelasnya.

Sementara itu, anggaran perubahan 2021 disepakati sebesar Rp79,89 Triliun. Pengesahan itu ditandai oleh persetujuan yang disampaikan seluruh anggota DPRD saat Rapat Paripurna penyampaian laporan Banggar terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2021.

"Dengan telah disetujuinya rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2021, maka akan kami serahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, Senin (25/10/2021).

Dari perubahan tersebut, kesepakatan postur Pendapatan Daerah sebesar Rp72,18 triliun menjadi Rp65,20 triliun dan postur Belanja Daerah sebesar Rp72,96 triliun menjadi Rp l69,99 triliun dalam APBD-P DKI 2021.

Untuk postur anggaran pembiayaan daerah rencana semula Rp12 triliun menjadi Rp 14,68 triliun. Besaran tersebut diperoleh dari penyesuaian postur Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) 2020 sebesar Rp5,16 triliun, dan penerimaan pinjaman daerah Rp9,51 triliun.

Kemudian, postur pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp11,22 triliun menjadi Rp9,89 triliun, serta penyertaan modal (Investasi) pemerintahan daerah sebesar Rp10,99 triliun menjadi Rp9,66 triliun dan pembayaran pokok utang sebesar Rp33,65 triliun tetap di angka yang sama.