Proyek JLNT Pluit Mangkrak, Heru Budi: Nanti Dicek Dulu

Proyek Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara menjadi sorotan karena mangkrak dan dihuni Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons hal tersebut. Dia mengaku akan mengecek terlebih dahulu JLNT yang disorot.

Heru juga mengaku akan berkoordinasi dengan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Afan Adriansyah.

"JLNT? Oh ya yang itu. Nanti dicek dulu, ditanya sama Pak Asbang. Nanti saya mau panggil Pak Asbang," ujar Heru, Kamis (8/6).

Adapun terkait kondisi terkini di sana, merdeka.com mencoba datang langsung ke proyek tersebut.

Dari banyak orang yang ditemui, hampir semua menolak bercerita tentang proyek tersebut. Padahal, di masa awal pembangunan proyek, warga sekitar bersuara keras melakukan penolakan.

Alasan warga menolak saat itu adalah karena proyek menyalahi Perda DKI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Pembangunan proyek juga berimbas pada banjir yang sempat melanda permukiman warga.

JLNT Pluit ini dibangun pada 2015 di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan dirancang untuk menghubungkan Jalan Pluit City ke Tol Bandara Soekarno Hatta.

Namun, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengungkapkan, proyek JLNT ini mangkrak karena gubernur selanjutnya, Anies Baswedan mengeluarkan Pergub 31 Tahun 2022.

Justin menjelaskan, pembangunan JLNT Pluit ini menggunakan dana kontribusi tambahan 15 persen dari NJOP lahan reklamasi Pulau G.