Penjelasan Pemprov DKI soal Komisaris BUMD Banyak Diisi Pensiunan Jenderal Polisi/TNI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah memimpin Ibu Kota selama lebih dari tiga bulan. Selama itu juga, dia sudah merombak jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

Dalam jajaran yang baru, Heru mengangkat sejumlah pensiunan jenderal TNI dan Polri sebagai komisaris dan dewan pengawas di perusahaan milik daerah tersebut.

Berdasarkan temuan merdeka.com, di PT MRT Jakarta terdapat dua jenderal yang diangkat, yaitu Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta dan Irjen Pol (Purn) Bambang Kristiyono sebagai Komisaris PT MRT Jakarta. Mereka dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT MRT Jakarta pada 25 Oktober 2022.

Dodik merupakan mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad). Sedangkan Bambang merupakan mantan Kapolda Kalimantan Utara.

Kemudian, di Perumda Pasar Jaya, posisi Ketua Dewan Pengawas diisi oleh Mayjen TNI (Purn) Suko Pranoto pada tanggal 26 Januari 2023. Suko sebelumnya menjabat Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat.

Selanjutnya, di PT Pembangunan Jaya Ancol, Heru mengangkat Komjen Pol (Purn) Suhardi Alius sebagai Komisaris. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 1 Februari 2023. Suhardi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim).

Di PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Plt. Komisaris Utama diisi oleh Irjen Pol (Purnawirawan) Luky Arliansyah yang diputuskan pada 11 Januari 2023. Sebelumnya, Luky menjabat sebagai Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk II Baintelkam Polri.

Terkait hal itu, Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Fitria Rahadiani menjelaskan, pencopotan dan pengangkatan pimpinan perusahaan merupakan suatu bentuk penyegaran.

Beberapa purnawirawan ini dirasa kompeten dalam melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada jajaran direksi.

"Hal pertama itu pasti penyegaran pengurus gitu ya. Jadi kenapa ada beberapa di sana, ya memang tujuan komisaris atau dewan pengawas adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat," kata Fitria, Rabu (8/2).

"Jadi dirasa, Pemprov merasa beberapa yang ada di jajaran komisaris atau dewan pengawas saat ini, dirasa memenuhi untuk melakukan pengawasan dan penasehatan terhadap BUMD," tutupnya.