Penjelasan Kodam Jaya soal Hibah Satpol PP DKI Sebesar Rp11 Miliar

Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Untung Budiharto mengakui pihaknya juga mengajukan dana hibah ke Pemprov DKI Jakarta. Mereka meminta untuk alat perlengkapan penanggulangan huru-hara (PHH).

"Dan di Jakarta sangat penting sekali, salah satunya kebutuhan untuk menghadapi aksi unjuk rasa. Kita juga ajukan PHH, karena kita ajukan," katanya saat ditemui di Makodam Jaya, Jakarta, Kamis (19/1).

Pengajuan Alat PHH sebesar Rp99 miliar diakuinya menjadi satu dalam proposal terkait dana hibah untuk kendaraan operasional yang telah dikabulkan sebesar Rp11 miliar. Namun, khusus untuk dana hibah pengajuan PPH masih dalam proses.

"Tapi itu (pengajuan PPH) belum dikabulkan kayaknya," terangnya.

Selain itu, lanjut Untung, apabila dana hibah PHH nanti dikabulkan akan digunakan membeli perlengkapan bagi anggota TNI. Ketika diminta membantu mengamankan aksi unjuk rasa oleh Polda Metro Jaya.

"Padahal itu sangat dibutuhkan oleh kita. Agar kita tidak melakukan kekerasan yang berlebihan kalau kita ada tameng. Kalau tidak ada tameng gimana, makanya kita ajukan, di angkatan darat ada gak, enggak ada," jelasnya.

Alasan lain Untung turut mengajukan alat PPH, karena mengingat masuknya tahun politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang perlunya meningkatkan eskalasi keamanan.

Lebih lanjut, Untung juga mengatakan kalau dana lain yang kerap jadi pemasukan Kodam bisa berasal dari Pemprov Jawa Barat maupun Pemprov Banten. Sampai, dana CSR dari pihak swasta yang dipergunakan untuk pembangunan.

"Jadi strateginya tentara ya mencoba mencari anggaran di luar Dipa. Bisa itu, bisa CSR, itu kaya bangun bangunan yang dibutuhkan masyarakat misalkan masjid ya, sama GOR (Gelanggang Olahraga). Nah dua itu kan manfaat buat masyarakat, kalau tidak kaya gitu ya bisa rusak tanpa ada perawatan," tutupnya.